DPRD Kotim Dukung Program Bebas Denda PBB-P2

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim, Darmawati

SAMPIT/TABENGAN.COM-Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Darmawati mendukung program program pembebasan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang sedang diberlakukan pemerintah daerah. Untuk itu ia mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut.

“Bagi masyarakat yang menunggak PBB-P2, ini kesempatan yang bagus. Selagi ada program pembebasan denda, ini harus dimanfaatkan,” ujar Darmawati, Senin (10/1).

Politisi Partai Golkar ini berharap, dengan adanya program tersebut maka dapat menarik minat dan kemampuan masyarakat untuk tetap membayar PBB-P2. Keringanan pajak daerah dengan cara pembebasan PBB-P2 ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban terhadap daerah.

Terobosan ini, menurut Darmawati, patut diapresiasi karena menjadi jalan tengah agar masyarakat juga tetap bisa mematuhi kewajiban membayar pajak daerah, dan pemerintah daerah juga mendapat pemasukan untuk memperkuat keuangan daerah yang saat ini juga terdampak lesunya ekonomi.

Darmawati berharap ekonomi Kotim terus membaik seiring kasus Covid-19 yang terus melandai. Meningkatnya kemampuan masyarakat membayar pajak daerah, juga akan berdampak terhadap keuangan daerah.

“Kebijakan ini juga diharapkan dapat memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat membiayai pembangunan yang pada akhirnya juga untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Darmawati.

Sebelumnya, di hari Ulang Tahun (HUT) ke 69 Kabupaten Kotim, Bupati Kotim Halikinnor mengeluarkan beberapa kebijakan.

Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya mengeluarkan Peraturan Bupati Kotim tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan bagi masyarakat miskin dan anggota veteran RI.

Dengan muatan materi masyarakat sangat miskin yang terdaftar pada data terpadu Kesejahteraan Sosial dan dinyatakan sangat miskin oleh aparat Kelurahan atau Desa setempat, dibebaskan dari kewajiban membayar PBB P2 sebanyak 1 Objek PBB P2.

Sementara untuk Veteran RI yang terdaftar pada lembaga berwenang, dibebaskan dari kewajiban membayar PBB P2 sebanyak 1 objek PBB P2. Kemudian pula mengeluarkan Peraturan Bupati tentang penghapusan sanksi administrasi PBB perdesaan dan perkotaan di Kotim.

“Menghapus sanksi administrasi atau denda bagi masyarakat yang membayar PBB P2 pada 1 Januari sampai dengan 1 Juni 2022 dihapus sebesar 100 persen. Sementara jika membayar 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2022 dihapus sebesar 50 persen,” ujar Bupati Kotim Halikinnor saat itu. c-may

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.