Izin Dicabut, 900 Karyawan PT BMB Terancam Nganggur

Senior Manager Legal PT BMB, Rudy Tresna Yudha

*SK KLHK Dipertanyakan

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Respons cepat dilakukan PT Berkala Maju Bersama (BMB), salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI terkait pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, baru-baru ini.

Manajemen turut mempertanyakan dasar terbitnya SK KLHK tersebut karena tidak pernah mendapatkan surat peringatan.

Senior Manager Legal PT BMB, Rudy Tresna Yudha mengatakan, sejak 2014 PT BMB telah mengantongi SK pelepasan kawasan dan telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 12.000 hektare.

“Kita juga terdaftar dalam Online Single Submission (OSS). Terbitnya SK Menteri LHK tersebut menjadi kontradiktif antara perizinan yang telah dikeluarkan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian LHK, Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN,” katanya, Sabtu (8/1).

Diketahui, PT BMB saat ini sudah memiliki HGU seluas 9.445,46 hektare yang juga mencakup luasan kawasan 8.559,45 hektare yang sudah ditanami dan telah berdiri pabrik kelapa sawit (PKS).

“Dengan terbitnya SK tersebut, artinya menambah ketidakjelasan status dan fungsi areal saat ini, yang mana HGU hanya bisa terbit di areal APL,” jelasnya.

Terbitnya SK KLHK tentu akan berdampak pada 900 karyawan yang sebagian besar merupakan penduduk lokal. Ditambah nasib kebun plasma yang dimiliki masyarakat.

“Salah satu pemilik PT BMB adalah Bapak Cornelis, putra asli Dayak Gunung Mas yang bercita-cita menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. SK KLHK ini akan menimbulkan polemik di masyarakat,” tegasnya.

Rudy melanjutkan,  PT BMB tidak pernah mendapatkan peringatan tertulis dari Dinas Perkebunan. Bahkan, Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) yang diraih oleh PT BMB menunjukkan hasil yang baik.

PT BMB didirikan pada 16 April 2011 lalu, melalui akta pendirian No 25 di hadapan Notaris RA Setiyo Hidayati SH MH yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-56325.AH.01.01. Tahun 2011 yang salah satu pemiliknya adalah Cornelis N Anton, putra asli Dayak pedalaman Kabupaten Gunung Mas.

Dalam perjalanannya, PT BMB terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor: 16 Tanggal 16 April 2012 dan diubah kembali Nomor: 44 tanggal 31 Mei 2012 dan kembali mendapat pengesahan MenkumHAM Nomor: AHU-34465.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012.

Saat ini PT BMB memiliki 5 perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas seluas 9.445,46 hektare. Perusahaan juga bermitra dengan skema petani Plasma di Kecamatan Kurun dan petani Mandiri di Kecamatan Manuhing yang masing-masing mengelola 3.000 hektare.

“Kami akan meminta klarifikasi dari kementerian atas SK tersebut. Kami berharap dapat ditinjau kembali,” tutupnya. fwa 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.