PENCABUTAN IZIN KONSESI-GAPKI Khawatirkan Konflik dan PHK Massal   

Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi GAPKI Kalteng Siswanto

PALANGKA RAYA– Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut 192 Izin Konsesi Kawasan Hutan. Izin usaha ini menguasai 1.369.567 hektare, namun dinilai menelantarkan lahan dan tidak mempunyai rencana kerja. Pencabutan izin Konsesi Kawasan Hutan mendapat respons dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi GAPKI Kalteng Siswanto mengatakan, pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) tidak bisa serta merta dilakukan begitu saja. Mendapatkan izin HGU, banyak tahapan dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dalam pencabutan harus melalui sejumlah proses tahapan. Tidak bisa secara kolektif.

Siswanto menyebut, setiap perusahaan untuk mendapatkan izin, dari awal sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. KLHK seharusnya tidak bisa mencabut izin perusahaan pemegang HGU. Atas semua proses perizinan yang dilakukan itu, maka investor termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dilindungi UU No 27 tahun 2006 tentang Investasi.

“Saya hanya menyayangkan, keputusan dari Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan yang melakukan pencabutan izin konsesi tanpa sebuah proses. Jangan sampai pencabutan ini malah bertentangan dengan putusan MK, yang telah mengubah kewenangan Menteri Kehutanan dalam pasal 4 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” jelas Siswanto, dalam rilisnya terkait masalah pencabutan izin konsesi, Minggu (9/1).

Siswanto menilai, adanya pencabutan konsesi kawasan itu hanya akan menimbulkan konflik baru di sektor perkebunan kelapa sawit. Tentunya berkaitan dengan nasib ratusan ribu karyawan dan keluarga yang menggantungkan hidupnya di perkebunan. Dikhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Siswanto menambahkan, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang masih memiliki tanggungan di bank, maka akan terjadi kredit macet skala besar. Dampak pencabutan itu akan sangat luas, tidak hanya bagi masyarakat, melainkan bagi sejumlah kalangan. Pasca-terbitnya HGU, maka KLHK tidak memiliki kewenangan lagi menarik kembali izin yang telah dikeluarkan, setidaknya ada proses seandainya memang terpaksa mencabut izin tersebut.

Siswanto menguraikan, di Kalteng sekarang ini terdapat sekitar 355.740 tenaga kerja perkebunan kelapa sawit. Tentunya mencapai jutaan orang untuk pekerja perkebunan kelapa sawit se-Indonesia. Lantas apa yang dilakukan saat ekonomi baru saja bangkit dari dampak Covid-19 tiba-tiba terjadi PHK massal.

“Seharusnya ini menjadi salah satu pertimbangan juga, nasib ratusan ribu tenaga kerja ini mau diapakan. Selama ini mereka bergantung hidup dari perkebunan kelapa sawit. Apabila perkebunan kelapa sawit tempat mereka bekerja ditutup, lantas mau ke mana lagi? Semua mengetahui bahwa saat ini ekonomi sedang sulit akibat dampak Covid-19,” ungkap Siswanto. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.