O2 DIREKOM TUTUP-Perlu Alat Bukti untuk Menindak

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Palangka Raya Djoko Wibowo

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Rekomendasi pencabutan izin dan penutupan yang disampaikan Satgas Covid-19 Palangka Raya perihal pelanggaran yang dilakukan O2 Cafe and Sport Bar, segera ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palangka Raya.

Satpol PP Palangka Raya berencana mengirimkan surat panggilan ke Satgas Covid-19 Palangka Raya dan pengelola O2 Cafe and Sport Bar untuk melakukan klarifikasi.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Palangka Raya Djoko Wibowo menjelaskan, rencananya akan melayangkan surat panggilan kepada Satgas dan pengelola O2 Cafe and Sport Bar untuk memberikan penjelasan. Bagi pihak Satgas, atas rekomendasi yang diberikan itu untuk dapat melengkapi berkasnya berupa bukti-bukti.

“Apakah itu berupa video, yakni video saat terjadinya kerumunan ataupun berupa foto. Rekomendasi yang diberikan tidak dilampirkan dengan dokumen berupa video dan foto, sehingga tidak mungkin dilakukan penutupan. Alat bukti yang diserahkan disertai dengan keterangan atas alat bukti tersebut,” kata Djoko, saat dibincangi terkait kelanjutan rekom Satgas Covid-19 Palangka Raya untuk pencabutan izin dan penutupan usaha O2 Cafe and Sport Bar, Kamis (6/1).

Tidak hanya Satgas, kata Djoko, sebagaimana diketahui dalam setiap penertiban ada pula didampingi oleh Satpol PP Palangka Raya. Anggota Satpol PP yang ikut saat melakukan razia, juga nantinya akan diminta keterangan.

Menurutnya, anggota Satpol PP yang ikut saat razia akan diminta keterangan saja. Anggota Satpol PP yang ikut dalam razia bukanlah penyidik, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil barang bukti tanpa ada surat berita acara pengamanan barang.

Belum adanya bukti-bukti yang dapat digunakan oleh Satpol PP untuk melakukan penutupan. Bagaimanapun O2 Cafe and Sport Bar memiliki izin. Memang, kata Djoko, hasil kroscek di lapangan, izin minuman beralkohol (minol) O2 Cafe and Sport Bar sudah tidak berlaku. Pengawasan yang dilakukan memang sangat kurang. Izin minol yang sudah tidak berlaku, maka diimbau untuk tidak menjual minol.

Izin minol yang tidak berlaku, lanjut Djoko, tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penutupan, sebab tidak ada ditemukan minuman beralkoholnya.

Satpol PP, ungkap Djoko, segera membuat surat untuk melakukan pemanggilan. Pemanggilan akan dilakukan sebanyak 3 kali, apabila dalam panggilan 1 dan 2 tidak dipenuhi. Namun, diharapkan ada kerja sama yang baik dari semua pihak, ketika dipanggil untuk dapat langsung datang.

Sementara itu, Ketua Satgas Palangka Raya Emi Abriyani membenarkan pihaknya telah membuat surat rekomendasi penutupan sebuah tempat hiburan malam yang ada di Kota Cantik, Rabu (5/1).

Menurut Emi, kebijakan tersebut diambil karena THM yang dimaksud masih saja melanggar ketentuan Satgas Covid-19, sekalipun berulang kali sudah diberikan teguran dan peringatan, bahkan juga denda sebesar Rp5.000.000.

“Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Palangka Raya, khususnya tempat-tempat keramaian, memang setiap hari Satgas Covid Palangka Raya terus bergerak dan melakukan pengawasan-pengawasan ke sejumlah titik keramaian masyarakat, seperti tempat hiburan malam dan kafe-kafe,” bebernya.

Emi juga berharap pemilik kafe/THM dapat menaati protokol kesehatan dan jam malam yang ditetapkan oleh Satgas, terlebih saat ini tengah berupaya nencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

“Salah satu tempat hiburan malam di Palangka Raya yang memang sudah berulang kali setiap kita melakukan patroli dan pengawasan dan sudah kita tegur, dengan teguran lisan ternyata masih melanggar, jam malamnya melebihi jam operasional, sering terjadi keributan. Sudah dilakukan teguran lisan, tertulis dan denda Rp5 juta kepada kafe tersebut. Jadi kita lihat Satgas sudah memberikan sanksi lisan, tulisan dan denda, tapi masih melanggar jam dan kapasitas juga keributan berulang kali,” imbuhnya. ded/dsn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.