Dekat IKN, Barut Perlu Perhatian Pembangunan

Agustin Teras Narang

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Senator Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang dalam berbagai kesempatan tak henti-hentinya mengingatkan pemerintah daerah, tokoh dan seluruh masyarakat agar terus mempersiapkan diri dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) baru. Jangan sampai Kalteng hanya menjadi penonton ketika IKN sudah pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Pesan ini kembali disampaikan Gubernur Kalteng periode 2005-2015, saat reses dengan sejumlah lembaga pemerintah dan beberapa pihak terkait. Kalteng diharapkan benar-benar dapat menjadi pondasi atau penyangga dengan hadirnya IKN di Kaltim. Tidak saja dari kebijakan strategis yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, tapi juga kesiapan sumber daya manusia (SDM) Kalteng itu sendiri.

Kalteng, jelas Teras, ada kabupaten yang cukup dekat dengan IKN, yakni Kabupaten Barito Utara (Barut). Pemerintah harus memberikan perhatian yang sangat serius atas pembangunan di Kabupaten Barut. Kalteng melalui Kabupaten Barut untuk dapat memanfaatkan sektor perekonomiannya. Kalteng harus bisa memanfaatkan momentum dan mencari pintu-pintu yang menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah.

“Kesiapan Kalteng dalam menyambut IKN menjadi salah satu yang dibahas bersama dalam reses. Hal. Lain yang tidak kalah penting dilakukan pembahasan juga adalah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng. Penataan ruang menjadi penting dan mesti kita sesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Adanya rencana pemindahan IKN ke Kaltim, maka tentu saja penataan ruang di seluruh Kalimantan termasuk Kalteng, harus disesuaikan untuk kesinambungan pembangunan wilayah,” kata Teras, menyampaikan berbagai hal yang didiskusikan bersama dalam reses, Selasa (28/12), via WhatsApp.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng ini melanjutkan, Dinas PUPR Kalteng memberi gambaran perkembangan terkini revisi RTRWP. Kita apresiasi karena semakin berjalan dinamis. Berdasarkan informasi, saat ini dari Tim Penyusunan RTRWP Kalteng sudah memasukkan banyak penyesuian. Tidak mudah karena ada muncul aturan-aturan baru, perlu integrasi dengan berbagai aspek lain yang meliputi wilayah pesisir dan kelautan, hingga kepentingan penyelesaian isu tumpang tindih lahan.

Masukan dan pengawalan dari berbagai pihak akan membantu penyelesaian revisi RTRWP ini. Kita juga harapkan dukungan dari Badan Informasi Geospasial agar dapat memberikan rekomendasi sebagai bagian dari proses revisi ini.

Pada kesimpulannya, kata Teras, tata ruang berharap tercermin kebijakan yang berkeadilan. Masyarakat tidak diberi program yang sulit untuk dijangkau dengan berbagai persyaratan yang rumit. Sementara untuk kepentingan komersil bisa mendapatkan kemudahan. Penataan ruang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya di tingkat tapak. Ini tidak sulit karena ada pemerintahan hingga tingkat desa. Banyak pula pihak yang siap mendukung, sehingga pemerintah diharapkan dapat menuntaskan penataan ruang dengan baik dan partisipatif.

Teras menegaskan, tidak ingin agar kelompok masyarakat yang satu difasilitasi kesejahteraannya, sementara yang lain dan sudah turun temurun tinggal dan hidup dengan kebudayaannya di Kalteng, tapi kesulitan untuk mendapatkan haknya untuk sejahtera. Untuk itu program pro rakyat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk baik Perhutanan Sosial hingga TORA diharapkan juga mudah diakses tanpa persyaratan yang membebani, dan lebih penting lagi jangkauannya mesti diperluas.

“Secara pribadi dan sebagai wakil daerah Kalteng, sebagaimana diharapkan oleh Dinas PUPR, saya siap dan akan mendukung perjuangan kita bersama terkait revisi RTRWP, untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat kita di Kalteng,” katanya. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.