Kapolda: Pemerintah dan Lembaga Adat Harus Tegas Terhadap Ormas

TABENGAN/FERRY WAHYUDI RILIS- Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto didampingi Wakapolda Brigjen Pol Ida Oetari Poernamasasi dan Irwasda Kombes Pol Iman Prijantoro saat rilis akhir tahun, Jumat (31/12).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Memasuki awal tahun 2022, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah turut memprediksi sejumlah kerawanan yang dapat menganggu stabilitas kamtibmas di masyarakat. Organisasi masyarakat (ormas) di Kalteng yang sering digunakan oleh masyarakat untuk diberikan kuasa terkait sengketa lahan dengan pihak investor, turut menjadi salah satu bentuk kerawanan di 2022.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan, harus ada upaya tegas dari pemerintah daerah atau lembaga adat yang berkompeten untuk menangani permasalahan tersebut. Selain terkait ormas, penggunaan medsos yang kurang bijak turut menjadi salah satu prediksi kerawanan.

“Masih berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat mengancam keutuhan NKRI dan pra-Pemilu 2024 juga kita antisipasi,” ucapnya saat rilis akhir tahun, Jumat (31/12).

Kapolda menjelaskan, secara umum gangguan kamtibmas di 2021 mengalami penurunan jika dibandingan dengan 2020. Pada 2021 jumlah tindak pidana terjadi sebanyak 2.529 kasus. Menurun 8 persen jika dibandingkan dengan 2020 dengan 2.742 kasus.

Pada penyelesaian tindak pidana, Polda Kalteng telah menyelesaikan sebanyak 2.050 perkara atau 81 persen. Naik 4 persen dibandingkan dengan periode 2020.

Jika diurutkan berdasarkan kelompok, kejahatan konvensional masih mendominasi di sepanjang tahun dengan 1.739 perkara. Disusul kejahatan transnasional dengan 666 perkara, kejahatan merugikan negara 105 perkara dan kejahatan berimplikasi kontijensi 19 perkara.

Sedangkan jenis kejahatan yang menjadi perhatian ada pada narkoba dengan 636 kasus, pencurian dengan pemberatan (curat) 300 kasus, pencurian biasa (curbis) 213 kasus, kejahatan bidang kehutanan 38 kasus, illegal mining 44 kasus dan UU Perlindungan Anak 77 kasus.

“Terkait narkoba, perlu adanya pengawasan terhadap jalur pintu masuk narkoba, seperti Lamandau dan Kapuas yang berbatasan dengan provinsi tetangga. Kita ketahui bersama, Kalteng kini bukan hanya menjadi jalur perlintasan, namun juga pasar peredaran narkoba,” tegasnya didampingi Wakapolda Brigjen Pol Ida Oetari Poernamasasi dan Irwasda Kombes Pol Iman Prijantoro.

Pada 2021 ini pula, tegas Nanang, Polda Kalteng telah memberhentikan personelnya (PTDH) sebanyak 14 orang. Baik yang melakukan pelanggaran disiplin maupun terlibat dalam narkoba. Pemecatan secara tegas dilakukan sebagai komitmen Polda Kalteng dalam memberantas peredaran narkoba tanpa pandang bulu.

“Di tengah pandemi ini Polda Kalteng juga turut membantu penanganan Covid-19. Saat ini pelaksanaan vaksinasi di Kalteng untuk tahap I sudah mencapai 78,24 persen dan tahap II mencapai 47,35 persen. Kita minta masyarakat yang belum, untuk bisa mendatangi kantor kepolisian terdekat agar mendapat layanan vaksinasi,” tutupnya. fwa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.