Ulasan  

Konferda GAMKI Wajib Sesuai Konstitusi

Pengurus Caretaker I DPD GAMKI Kalteng Hery Kristianto & Bhakti Yusuf Irwandi dan Plt Ketua DPD GAMKI Palangka Raya tahun 2017 Bakti Yusuf Irwandi

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Senior Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengkritik proses pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI Kalteng IV 2021.

Menurut Pengurus Caretaker I DPD GAMKI Kalteng Hery Kristianto, dinamika yang terbangun saat ini akibat kepanitiaan yang hingga 3 kali mengalami pergantian. Kondisi inilah yang membuat anggota maupun senior angkat bicara, karena dinilai tidak mengindahkan komunikasi dengan kasih, namun  stagnan pada konstitusi organisasi.

“Ini terlalu arogan karena tidak melibatkan senior-senior dalam diskusi untuk membangun marwah organisasi GAMKI. Juga tidak menghargai senior-senior panutan sebagai penasihat pada Panitia Konferda Versi DPD,” ujarnya kepada Tabengan melalui rilis, baru-baru ini.

Beberapa senior itu seperti  Willy M Yoseph Anggota DPR RI, Jaya S Monong Bupati Gunung Mas dan Perdie M Yoseph Bupati Murung Raya, Pengarah yaitu Freddy Ering Anggota DPRD Kalteng serta Founding Father GAMKI Kalteng William Katoppo dan Darius Dubut.

Hery menambahkan, akibat keterlambatan 2 hari DPD merespons surat terakhir DPP, maka DPP membentuk Caretaker I DPD GAMKI Kalteng Periode 25 November-24 Desember 2021 dengan susunan pengurus Ketua Yenusarius Zega, Sekretaris Aprianto, Bandahara Novia dan Anggota Winsi Kuhu, Alan CH Singkali, Pdt. Edy Liverda, Theo Filus Tampubolon, Yanedi Jagau, Willo Friody, Hery Kristianto, Hendra Loren Nahan, Yopie dan Standy Christianto yang diterbitkan per 25 November 2021.

Di dalam pengurus Caretaker, terjadi dinamika dengan sebagian senior yang vokal, agar  adanya Caretaker tersebut tidak membuat konflik baru. Dikatakan, dinamika yang terjadi bukannya menjadi evaluasi bersama, namun arogansi dan kesewenangan yang dilakukan.

Akibat dinamika itu, jelas dia, DPP GAMKI melakukan pembaharuan Caretaker II DPD GAMKI Kalteng Periode 5-24 Desember 2021, dengan menendang dan membuang secara tidak hormat terhadap 5 senior, dengan susunan pengurus.

Sebut saja, Ketua Yenusarius Zega, Sekretaris Novia Adventy Juran, Bandahara Datri Widatri dan Anggota Winsi Kuhu, Alan CH Singkali, Pdt. Edy Liverda, Theo Filus Tampubolon, Yanedi Jagau, Pdt. Merilyn, Angga Kristi Dwi Putra dan Standy Christianto yang diterbitkan per 5 Desember 2021 dan sampai 10 Desember 2021 Panitia Konferda belum terbentuk.

“Caretaker yang dilakukan tidak menjalankan mekanisme yang tertulis dalam Peraturan Organisasi Pasal 9 tentang Pembentukan Caretaker DPD pada ayat 3, yaitu penetapan susunan dan personalia Caretaker DPD merupakan kewenangan DPP dengan memerhatikan usul DPC di daerah yang  bersangkutan, usul dari DPC dipertanyakan keabsahannya, jika ada dari DPC mana? Dengan bukti tertulis, kemudian DPC tersebut apakah telah defenitif sesuai dengan konstitusi? Tidak. Karena belum diketahui DPC telah melakukan Konfercab,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Ketua DPD GAMKI Palangka Raya tahun 2017 Bakti Yusuf Irwandi turut empati atas dinamika menuju Konferda GAMKI Kalteng yang akan dilaksanakan pada 17 Desember 2021. Jika diteruskan akan mengalami cacat konstitusi, sebab Konferda wajib memiliki peserta yang definitif dari DPC dengan pembuktian telah melaksanakan Konfercab.

Pengamatan selama ini, kata Bakti, belum pernah diketahui DPC Kota/Kabupaten melaksanakan Konfercab yang artinya pada Konferda peserta tidak sah berdasarkan konstitusi.

Lanjut Bakti, berbicara GAMKI tidak hanya hak DPC, DPD dan DPP namun anggota atau kader GAMKI juga mempunyai hak yang sama. Maka, pihaknya telah telah mengumpulkan anggota, kader dan senior untuk menjadi poros tengah dalam rangka mengawal proses Konferda yang berkualitas sesuai dengan konstitusi.

“Konferda wajib sesuai dengan konstitusi. Begitu juga jika DPC mau didefinitifkan wajib sesuai dengan konstitusi, memerhatikan situasi dan kondisi dinamika yang berkembang tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan atau gejolak sesama kader. Diharapkan DPP bisa turun gunung melakukan rekonsiliasi agar konflik yang terjadi saat ini tidak membesar dan dapat diredam dengan duduk bersama melakukan dialektika yang bersandar dengan kasih,” pungkasnya. drn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.