Teras Narang Masuk Tim Panja RUU Ibu Kota Negara

Agustin Teras Narang

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ibu kota baru tersebut akan dinamai Penajam.

Tahapan baru yang dilaksanakan guna mempersiapkan Ibu Kota Negara (IKN) ini adalah melakukan pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Kebanggaan tersendiri bagi Kalimantan Tengah (Kalteng), meskipun tidak ditunjuk sebagai lokasi IKN, namun diberikan kesempatan untuk terlibat dalam melakukan pembahasan.

Agustin Teras Narang mewakili Kalteng dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diminta untuk menjadi anggota Panitia Kerja (Panja). Surat DPD RI No PR.01/3605/DPDRI/XII/2021 yang ditandatangani Ketua Komite I DPD RI H Fachrul Razi, merupakan jawaban dari surat pimpinan DPR RI Nomor T/16538/LG.02.02/12/2021 tanggal 8 Desember 2021, perihal permintaan nama anggota Panja.

DPD RI mengutus 2 orang untuk masuk dalam Panja, yakni Agustin Teras Narang dan H Fachrul Razi. Teras mengaku bangga terlibat dalam Panja pembahasan RUU IKN. Bagaimanapun, dari 136 anggota DPD RI yang berasal dari seluruh Indonesia, dipercaya masuk dalam Tim Panja membahas RUU IKN.

“Tidak saja sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya, tapi juga sebuah momentum yang sangat bersejarah tentunya. Bagaimana tidak, dari 136 anggota DPD RI, justru dipilih dan dipercaya untuk membahas RUU IKN ini,” kata Teras, saat menyampaikan responsnya ketika ditunjuk sebagai anggota Panja pembahasan RUU IKN, Jumat (10/12).

Teras mengingatkan, membangun IKN bukan hanya dari fisik bangunan, tapi juga memerhatikan pembangunan bagi daerah lain yang berada di Pulau Kalimantan sebagai daerah penyangga.

Menurutnya, hal penting yang harus menjadi perhatian adalah semua pembangunan dan segala hal yang dilakukan maupun terjadi di IKN memiliki tujuan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sebab itu, lanjut Teras, konektivitas pembangunan infrastruktur sarana transportasi, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan keuangan masyarakat di Pulau Kalimantan sangat diperlukan, sehingga ada sinergitas guna terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dari semua itu, ungkap Teras, sangat diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kesempatan memercayakan kapabilitas dan kapasitas warga Kalimantan. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.