Koalisi Ormas Laporkan TBBR ke MADN

Anggota Koalisi Ormas Menolak TBBR di Kalteng Bambang Irawan

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Anggota Koalisi Ormas Menolak TBBR di Kalteng Bambang Irawan merespons santai laporan yang disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR)  Kalimantan Tengah (Kalteng) ke Polda Kalteng. Atas laporan tersebut, Bambang mengaku siap dan akan mengikuti tahapan hukum.

Bambang menegaskan, apabila TBBR masuk wilayah hukum dengan melaporkan anggota Koalisi Ormas Menolak TBBR, maka TBBR juga harus bersikap gentle dan menghadapi proses hukum atas laporan terhadap salah satu anggotanya. Koalisi Ormas juga akan memantau proses hukum yang melibatkan anggota TBBR atas masalah koperasi di Rakumpit.

Bambang juga meminta TBBR berkaca atas laporan dugaan pengancaman. Justru TBBR yang melakukan pengancaman dengan menyerang perusahaan dan videonya beredar luas, ingin menurunkan pasukan lebih banyak lagi, mengintimidasi, menguasai sebuah investasi dan ingin merampas koperasi orang Dayak.

“Justru TBBR yang melakukan intimidasi dan pengancaman. Ingat, pasukan di dalam sebuah negara itu tidak boleh. Hukum positif, Koalisi Ormas akan melaporkan keberadaan pasukan TBBR ini. TBBR harusnya berkaca, siapa yang melakukan pengancaman, merendahkan lembaga atau institusi negara seperti kepolisian dengan datang membawa mandau,” kata Bambang di Palangka Raya, Kamis (9/12).

Koalisi Ormas Menolak TBBR di Kalteng, lanjut Bambang, masih belum  mengambil langkah di hukum positif. Apa yang terjadi di Kalteng adalah masalah adat, jadi koalisi akan fokus pada masalah adat terlebih dahulu.

Koalisi Ormas dijadwalkan melaporkan TBBR ke Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), dengan membawa sejumlah bukti pelanggaran adat yang dilakukan TBBR.

“Kita akan melaporkan TBBR ke MADN dan meminta MADN untuk menggelar sidang adat yang dipimpin oleh Hakim Adat bernama Basarah Hai. Sidang adat ini akan melibatkan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, dan DAD Kalimantan Barat (Kalbar). Di sidang adat ini, koalisi akan memaparkan sejumlah pelanggaran yang sudah dilakukan TBBR di Kalteng,” tegas Bambang.

Apabila TBBR tidak mengindahkan laporan ini, kata Bambang lagi, atau tidak merespons akan laporan adat ini, bahkan tidak hadir ketika sidang adat digelar, bisa sama-sama diketahui siapa yang tidak beradat. Koalisi Ormas  memang lebih mendorong dilakukan sidang adat karena ini adalah pelanggaran adat.

Sekarang ini, jelas Bambang, tim sedang menyusun bukti-bukti yang akan dibawa untuk dilaporkan ke MADN. Laporan ini juga dibarengi dengan tuntutan kepada TBBR. Salah satu poin yang pasti dari tuntutan itu adalah meminta TBBR bubar dari Kalteng. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.