SERAPAN APBN KALTENG-DAK Fisik dan DD Belum 90 Persen

TABENGAN/FERRY WAHYUDI PAPARAN- Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo memaparkan kinerja APBN Kalteng sampai dengan 30 November 2021

Capaian terendah untuk penyaluran DAK Fisik masih dipegang Kabupaten Kotawaringin Timur 54,50 persen, Barito Utara 65,44 persen, Katingan 71,34 persen dan Barito Selatan 67,79 persen. Sedangkan untuk DD berada di Kabupaten Katingan dengan 74,83 persen dan Kapuas 77,99 persen

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan penyerapan APBN hingga akhir tahun 2021.

Berdasarkan realisasi kinerja APBN Kalteng hingga 30 November 2021, capaian penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DD) belum mencapai angka 90 persen.

Capaian terendah untuk penyaluran DAK Fisik masih dipegang Kabupaten Kotawaringin Timur 54,50 persen, Barito Utara 65,44 persen, Katingan 71,34 persen dan Barito Selatan 67,79 persen. Sedangkan untuk DD berada di Kabupaten Katingan dengan 74,83 persen dan Kapuas 77,99 persen.

“Saat ini memasuki akhir tahun sudah masuk dalam waktu krusial dalam penyerapan anggaran 2021. Kita harapkan bisa rampung sebelum tanggal yang telah ditentukan,” kata Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo, dalam rilis kinerja APBN Kalteng, Rabu (8/12).

Hari menerangkan, jika satker atau Pemda belum mampu menyelesaikan, maka DJPb akan membantu dengan memberikan solusi sesuai regulasi yang berlaku, sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, kurang optimalnya penyerapan anggaran di Kalteng disebabkan adanya bencana banjir yang sempat melanda Kalteng, sehingga beberapa proyek tidak bisa berjalan. Setelah itu ada juga gagal lelang.

“Dalam lelang tidak menemukan kesepakatan. Jadi proses lelang itu berlangsung beberapa kali, sehingga penyaluran DAK Fisik ini terhambat,” terangnya.

Hari menambahkan, batas pengajuan usulan penyaluran oleh Pemda ke KPPN untuk DAK Fisik paling lambat 15 Desember 2021. Sedangkan DD paling lambat 20 Desember 2021.

“DJPb terus mendorong Pemda maupun satker untuk bisa mengakselerasi penyaluran anggaran baik Dak Fisik dan Dana Desa. Jika tidak, akan menjadi pekerjaan rumah di tahun mendatang,” ungkapnya.

Hari menyatakan, memasuki akhir tahun 2021 kerja keras APBN terus berlanjut untuk pemulihan ekonomi dengan optimisme yang tinggi melalui faktor-faktor risiko yang tetap perlu diwaspadai.

“Upaya pengendalian kasus Covid-19 tetap menjadi perhatian utama pemerintah,” tutupnya. fwa 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.