Hukrim  

Jadi Terdakwa Korupsi, Mantan Ketua KPU Sukamara Tak Merasa Bersalah

Mantan Ketua KPU Kabupaten Sukamara Baslinda Dasanita menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya, Kamis (9/12). ANDRE

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Baslinda Dasanita menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa korupsi dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya, Kamis (9/12).

Majelis Hakim sempat menanyakan apakah Baslinda memiliki rasa bersalah dalam kasus korupsi dana yang merugikan keuangan negara Rp1.379.925.670 tersebut. “Tidak Yang Mulia,” tegas Baslinda pada Majelis Hakim.

Baslinda menjabat Ketua KPU Sukamara periode 2003-2008 dan terpilih lagi untuk periode 2008-2013. Kasus yang menjerat Baslinda merupakan dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara tahun 2008. Selain Baslinda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut perbuatan dugaan tipikor itu dilakukan bersama-sama dengan Said Husein selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara atau Pengguna Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara dan Ahmad Syaikhu selaku Bendahara Dana Hibah.
Baslinda berdalih tidak mengetahui bahwa Said Husein memerintahkan Ahmad Syaikhu memindahkan dana hibah ke rekening pribadi. Dia mengaku baru mengetahui hal tersebut dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

“Saya sudah meminta surat pertanggungjawaban secara lisan tapi tidak diindahkan,” klaim Baslinda.

Dia membantah menandatangani kuitansi dan menerima uang Rp135 juta. Meski begitu dia menyerahkan uang ratusan juta rupiah tersebut.

“Saya lakukan atas dasar kemanusiaan dan menjaga marwah KPU,” kelit Baslinda.
Namun Majelis Hakim merasa janggal dengan penjelasan Baslinda. “Seharusnya ibu (Baslinda) punya kewenangan meminta rapat pleno untuk meminta pertanggungjawaban keuangan. Ibu juga seharusnya memiliki kewajiban melaporkan penggunaan dana hibah kepada Bupati,” ucap Hakim Ketua Majelis, Alfon.

Baslinda menanggapi dengan menyatakan temuan masalah dana hibah terjadi pada tahun 2008 dan saat itu dia sudah menjalani periode kedua sebagai Ketua KPU Sukamara.

“Masa kepemimpinan saya pada periode berikutnya secara kolektif kolegial tidak lagi sama seperti sebelumnya,” tangkis Baslinda.

Usai persidangan, Gomgoman H Simbolon dan Fauzan El Amin selaku Jaksa Penuntut Umum menyebut keterangan Baslinda justru menguatkan pembuktian dakwaan mereka.

“Terdakwa selaku penerima dana hibah dan Ketua KPU tidak melaksanakan kebijakan mengadakan rapat pleno juga tidak memberi teguran tertulis kepada Sekretaris dan Bendahara untuk melaporkan sisa dana,” pungkas Gomgoman. dre

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.