Kasus Korupsi, Jaksa Tuntut 7 Tahun, Hakim Vonis 1,5 Tahun

  • Bagikan
ILUSTRASI/NET

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menyatakan dua terdakwa terbukti melakukan korupsi Dana Desa (DD) pada Desa Karuing Kabupaten Katingan dan menjatuhkan putusan pidana penjara, Rabu (8/12).

“Kami terima (putusan),” ucap Deddy Arista Millano dan Hamid dengan cepat. Pasalnya, putusan Majelis Hakim jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Majelis Hakim memutuskan pidana penjara bagi Hamid dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp200 juta subsider kurungan selama 2 bulan. Sedangkan Deddy divonis pidana penjara selama 1,5 tahun dan denda Rp200 juta subsider kurungan 2 bulan serta wajib membayar uang pengganti kerugian negara Rp10 juta atau diganti penjara 4 bulan.

Padahal dalam sidang sebelumnya, JPU  menuntut Hamid dengan tuntutan  pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider kurungan selama 2 bulan. Deddy Arista Millano dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan serta wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp10 juta atau diganti pidana penjara selama 1 tahun.
Deddy Arista Milano selaku mantan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Hamid selaku Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa, dan Wanto Sripo selaku Kepala Desa Karuing Kabupaten Katingan yang masih berstatus tersangka, dituding bersama-sama terlibat korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.194.133.384,04.
Jauhnya perbedaan antara tuntutan dengan putusan itu karena ada pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan unsur dakwaan JPU. Dalam tuntutan, JPU menggunakan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Majelis Hakim menyatakan yang terbukti adalah unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Usai persidangan, Marison Sihite selaku Penasihat Hukum bagi Deddy mengapresiasi keputusan Majelis Hakim. “Putusan tersebut mencerminkan keadilan. Sejak awal kami tidak setuju penggunaan Pasal 2 untuk klien kami karena faktanya aktor intelektual sebenarnya bukan klien kami dan bukan dalam upaya memperkaya diri sendiri,” pungkas Marison. dre

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *