Praperadilan Ditolak, Ketua Koperasi CPL Tetap Tersangka

  • Bagikan
Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (8/12/2021). ANDRE

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Tuntas sudah perjalanan permohonan praperadilan Rcimpo Pitti Ue Tally alias Rompong melawan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng.

Erhamuddin selaku Hakim Tunggal Praperadilan menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon dalam sidang Praperadilan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (8/12/2021). Atas putusan tersebut, Rompong tetap berstatus tersangka dan tetap menjalani penahanan.

“Kami kecewa karena pertimbangan Hakim mengutamakan kuantitas ketimbang kualitas,” sesal Parlin Bayu Hutabarat selaku Kuasa Hukum Pemohon usai persidangan.

Kasus berawal dari saling klaim jabatan Ketua Koperasi Citra Pribumi Lestari (CPL) antara Rompong dan Malindo. Rompong telah melaporkan Malindo ke Polres Kapuas atas dugaan pemalsuan surat terkait klaim sebagai ketua koperasi. Malindo balik melaporkan Rompong atas dugaan penggelapan dana Koperasi CPL sebesar Rp463.183.200.

Dana tersebut merupakan hasil kerja sama penyewaan jalan antara PT Kapuas Maju Jaya (KMJ) dan Koperasi CPL dari tahun 2013 hingga 2018. Rompong akhirnya lebih dulu menjadi tersangka hingga mengajukan permohonan praperadilan.

Melalui Kuasa Hukum Pemohon, Rompong mempertanyakan dasar hukum posisi Malindo apakah sebagai pribadi atau Ketua Koperasi CPL saat melapor ke Polda Kalteng. Dia mengaku masih tercatat sebagai Ketua Koperasi CPL yang sah di Disperindagkop Kapuas.

Demikian pula dana yang dituduhkan apakah milik Malindo atau koperasi. Parlin berpendapat seharusnya Hakim tidak saja mempertimbangkan perkara berdasar kuantitas  atau pemenuhan jumlah alat bukti untuk menetapkan tersangka.

“Seharusnya mempertimbangkan kualitas keterangan saksi, ahli, dan bukti surat,” ujar Parlin. Dia menjanjikan melanjutkan perlawanan pada pembuktian pokok perkara. “Semua kualitas bukti saat ini subyektif penyidik,” kata Parlin.

Secara terpisah, Helsianto dan Aprianto Debon selaku Kuasa Hukum yang mendampingi Malindo menyatakan laporan dugaan penggelapan dana koperasi bukan atas nama pribadi atau jabatan ketua koperasi.

“Malindo melapor ke Polda Kalteng sebagai penerima kuasa dari pengurus koperasi,” jelas Helsyanto. Menurut Helsyanto, ada ketidakpuasan dari pengurus dan anggota koperasi yang merasa dana kas koperasi tidak digunakan untuk kepentingan koperasi melainkan untuk kepentingan pribadi. “Bendahara Koperasi CPL bersaksi bahwa tidak ada dana dari PT KMJ yang masuk ke kas koperasi,” beber Helsyanto.

Debon menyebut Rompong juga pernah meminta dana ratusan juta rupiah atas nama Koperasi CPL kepada PT KMJ namun untuk kepentingan pribadinya. Pengurus inti dan anggota koperasi yang merasa kecewa kemudian mengadakan rapat luar biasa dan secara aklamasi memilih Malindo.

Terkait laporan dugaan pemalsuan surat dalam proses pemilihan ketua koperasi, Helsyanto dan Debon meyakini klien mereka telah melalui proses sebagaimana mestinya untuk menjadi Ketua Koperasi CPL.

“Apa yang dituduhkan kepada klien kami adalah tidak berdasar dan tidak benar,” pungkas Debon. dre

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *