Ada Aliran Kepercayaan Diduga Ilegal di Pulpis

  • Bagikan
Kapolres Pulpis AKBP. Kurniawan Hartono, S.I.K, Kepala Kesbangpol Sugondo dan Ketua MUI Kab. Pulpis H. Suriyadi

PULANG PISAU/TABENGAN.COM – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pulang Pisau, Sugondo mengatakan, keberadaan delapan Aliran Kepercayaan di Kabupaten Pulpis, ada yang sesuai aturan Permendagri diperbolerbolehkan, dan ada juga yang sudah dilarang, tetapi ada juga aliran kepercayaan yang tiba-tiba muncul.

“Intinya, aliran kepercayaan ini, jika tidak menimbulkan konflik di masyarakat, maka keberadaan mereka ini kita perbolehkan saja, dan intinya ajaran yang tidak menyimpang,” tegas Sugondo, Selasa (07/12).

Untuk delapan aliran kepercayaan itu, kata Sugondo, ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Yang terdaftar seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maliku, dimana keberadaan mereka tidak meresahkan masyarakat.

Ditegaskan Sugondo, pihaknya dari Kesbangpol mengingatkan keberadaan-keberadaan ormas agar dapat melaporkan ormasnya ke Kesbangpol, terutama ormas keagamaan. Ormas keagamaan ini harus mendapatkan izin dari Kemenag, maka selanjutnya legalitasnya di Kesbangpol akan dikeluarkan surat keterangan terlapor.

Untuk delapan aliran kepercayaan ini, kata Sugondo, terbanyak dari Kecamatan Kahayan Hilir. Hanya saja Ia belum bisa menerangkan secara rinci aliran apa saja, sebab masih mengikuti Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Palangka Raya. “Untuk datanya ada saja pak di Kesbangpol, kebetulan saya lagi mengikuti Rakor FKUB di Palangka Raya,” terangnya.

Aliran kepercayaan ini juga tersebar di Kecamatan Maliku dan Banama Tingang. “Pokoknya keberadaan mereka itu, diperbolehkan oleh Negara sesuai dengan aturan yang ada dan tidak meresahkan masyarakat, ya kita persilahkan mereka lanjut,” terangnya.

Meskipun aliran mereka itu diperbolehkan oleh Negara, tetapi menimbulkan keresahan di masyarakat, maka aliran itu akan dievakuasi oleh pihaknya.  “Intinya, untuk aliran-aliran ini, kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Polres dan lainnya yang tergabung di PAKEM,” tegasnya.

Sementara, Kapolres Pulang Pisau AKBP Kurniawan Hartono mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi intensif bersama Tim PAKEM Kabupaten Pulpis. Apa yang menjadi hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Tim PAKEM Kabupaten Pulpis yang diketuai oleh Kajari Pulpis, Priyambudi, bersama unsur agama di dalamnya, maka pihaknya akan menjalankan yang menjadi keputusan Tim.

“Melalui anggota-anggota kami di lapangan, baik Babhinkamtibmas maupun anggota patroli,  yang berada di Polres maupun yang berada di Polsek, tentunya kami tetap menjaga situasi Kamtibmas,” ujar Kapolres.   Terhadap aliran-aliran yang sudah dilarang Tim PAKEM tersebut, pihaknya mensosialisasikan kepada masyarakat hasil-hasil keputusan dari Tim PAKEM tersebut.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pulang Pisau H Suriyadi mengatakan, pihaknya dari MUI akan bekerjasama dengan Tim PAKEM  yang terdiri dari Pemda, Kejaksaan, Kepolisian, Kesbangpol, FKUB, dan Kemenag untuk melakukan pengawasan terhadap 8 aliran dimaksud. “Kami akan awasi terkait keberadaan delapan aliran ini, serta aktivitas dan kegiatannya, hal ini dalam rangka pencegahan dini konflik di masyarakat,” ujar Ketua MUI.

Lebih lanjut, Ketua MUI menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pulpis, apabila ada yang mengajarkan pemahaman keagamaan yang menyimpang atau berbeda dari yang sudah menjadi  ketetapan, baik yang diajarkan oleh orang lokal atau orang yang datang dari luar daerah, maka hendaklah memberitahukan kepada pihaknya dari MUI, Kemenag atau Tim PAKEM Kabupaten Pulang Pisau.  c-mye

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.