PPKM Level 3 Serentak Batal

  • Bagikan
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin

*Fairid: ASN Tak Ada Libur Nataru

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Pemerintah Pusat RI batal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 serentak di seluruh wilayah Indonesia, yang rencananya berlaku pada 24 Desember 2021. Kebijakan tersebut diambil membandingkan penanganan pandemi saat ini dengan tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, tes dan telusur jadi salah satu pertimbangan. Jumlah tes dan telusur saat ini sudah jauh lebih tinggi dibanding akhir tahun lalu.

Indonesia kini lebih siap dalam menghadapi momen Natal dan Tahun Baru dengan testing dan tracing tetap berada pada tingkat yang tinggi meski kasus rendah, dan lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi tertulis mengenai pembatalan PPKM Level 3 serentak tersebut. Dia mengakui sudah mendengar informasi terkait pembatalan PPKM, namun hingga saat ini Pemko belum bisa mengambil keputusan pasti selama instruksi dari pusat belum diterima pihaknya.

“Sejauh ini masih informasi secara pernyataan. Sama seperti penerapan PPKM kita sekarang, Pemko akan berpegang pada instruksi yang tertulis dan ditandatangani secara resmi oleh pemerintah pusat. Level berapa pun PPKM kita, atau PPKM serentak jadi dijalankan atau dibatalkan, Pemko akan selalu siap menerapkan disiplin protokol kesehatan demi mempercepat penanganan Covid-19,” tegas Fairid, Selasa (7/12).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 6/2021 tentang PPKM, Kota Palangka Raya masih akan menerapkan PPKM Level 2. Penerapannya akan berlangsung mulai 7 Desember hingga 23 Desember mendatang.

“Betul. Kita sudah terima Inmendagri tersebut dan kita masih menerapkan PPKM Level 2. Kembali saya ingatkan agar masyarakat tidak lalai dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Fairid.

Fairid menyampaikan, penetapan PPKM merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat dalam penentuannya. Sementara pemerintah daerah akan menindaklanjuti melalui edaran kepala daerah. Edaran itu berisi tentang penyesuaian regulasi sesuai kondisi warga.

Sama seperti penerapan PPKM level 2 sebelumnya, jelas Fairid, kebijakan di dalamnya masih akan sama. Ia mencontohkan, sektor usaha berupa kafe dan rumah makan kini telah diperbolehkan beroperasi hingga maksimal 50 persen.

Kemudian untuk pelaksanaan rapat dan pertemuan, kini juga telah dilonggarkan hingga mampu diikuti maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan. Selain itu, bioskop dan wisata diizinkan dengan kewajiban telah vaksin minimal dosis satu dan menggunakan aplikasi pedulilindungi.

Terkait libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Fairid menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan mendapatkan libur pada momen Nataru tahun ini. Hal itu sesuai dengan instruksi Mendagri yang meminta agar kepala daerah untuk tidak pergi ke luar negeri.

“Hal tersebut tampaknya berlaku juga bagi perangkat daerah masing-masing untuk menyesuaikan. Libur Nataru juga kemungkinan besar akan berlangsung pada saat Natal di 25 Desember, jadi akan mempermudah kami memantau ASN apakah mereka tidak masuk kerja. Sanksi jelas ada bagi mereka yang melanggar peraturan. Sementara ini masih kami susun aturan jelasnya,” beber Fairid.

Dia menambahkan, Pemko tetap imbau prokes dijalankan secara disiplin. Pihaknya juga melihat situasi dan kondisi. Begitu ada potensi peningkatan kasus Covid-19, ambil langkah sigap.

“Tapi selama masih baik berjalan seperti sekarang, tentu akan membijaksanai. Kita akan memerhatikan pertimbangan libur Nataru untuk dirumuskan sedemikian rupa,” pungkas Fairid. rgb

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *