Pengacara: Penyegelan The Monim Cafe Cacat Hukum

  • Bagikan
Nashir Hayatul Islam

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya telah melakukan penyegelan pada The Monim Cafe (TMC) usai sekelompok remaja yang diduga mabuk kemudian berkelahi di depan cafe Jalan Yos Sudarso Palangka Raya tersebut. Erwin David Monim selaku pemilik TMC melalui Kuasa Hukum menyatakan keberatan atas penyegelan tersebut.

“Segel yang dilakukan Penyidik PNS pada Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya terhadap TMC adalah tidak sah dan cacat hukum,” tegas Nashir Hayatul Islam selaku Kuasa Hukum bagi Erwin, Senin (6/12).

Menurut Nashir, perkelahian terjadi oleh 6 remaja yang mabuk dan salah satunya justru merusak mobilnya sendiri setelah dilerai tukang parkir, Minggu (28/11) malam. Nashir menduga ada oknum yang mengkondisikan atau membuat orang mabuk di depan cafe tersebut.

“Pihak TMC tidak pernah menjual minuman keras beralkohol jenis apapun di lokasi kafe tersebut. Jika ditemukan bekas botol minuman tentunya berasal dari para pengunjung yang membawa sendiri minuman tersebut ke cafe,” yakin dia.

Apalagi TMC merupakan salah satu cafe yang cukup ramai pengunjung diantara deretan cafe Jalan Yos Sudarso.

Nashir berpendapat penyegelan oleh Satpol PP Kota Palangka Raya dengan Surat No: 330.1/48/Gakperda.Pol.PP/XI/2021 tertanggal Sabtu 27 November 2022 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena beberapa alasan.

Cacat hukum terjadi karena surat yang diterbitkan Satpol PP Kota Palangka Raya kepada pemilik TMC dilayangkan pada hari libur kerja sehingga bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Kalteng No 9/2011 Jo Pasal 1 Ayat (1) Kepres RI No 68/1995 Jo Pasal 3 Bag d PP No 94/2021 Jo Pasal 23 Bag d UU No 5/2014.

Segel tidak sah dan cacat hukum karena  tanpa adanya surat teguran, surat peringatan ataupun surat permintaan keterangan klarifikasi terlebih dahulu dari pihak TMC. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 7 Bag c Jo Pasal 11 Bag b Jo Pasal 20 Bag b Jo Pasal 30 Ayat (1) PP No 16/2018 tentang Satpol PP. Penyegelan telah terjadi secara sepihak berdasarkan informasi yang tidak benar yang seharusnya didapat dari sumber aslinya yaitu pemilik TMC.

Dalam Surat Teguran dan Klarifikasi kepada Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Nashir mendesak pembukaan segel di spanduk dan papan nama TMC paling lambat tanggal 7 Desember 2021. Dia juga meminta Wali Kota Palangka Raya untuk mewajibkan Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya membayar denda pencemaran nama baik sebesar Rp10 juta kepada Erwin. Nashir juga telah mengirimkan surat kepada Wali Kota Palangka Raya agar dapat menfasilitasi mediasi untuk mencapai perdamaian kepada para pihak  tersebut. Pasalnya, pihak cafe mengalami kerugian akibat penyegelan dan terpaksa memberhentikan sejumlah karyawannya. “Tindakan tersebut secara tidak langsung menghambat peningkatan usaha perekonomian mikro dilingkungan masyarakat kecil di Kota Palangka Raya,” pungkas Nashir. dre

 

Penulis: AndreEditor: Haris Lesmana
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *