Didakwa Terlibat Korupsi Rp1,19 Miliar, Pendamping Desa Minta Dibebaskan

  • Bagikan
ILUSTRASI/NET

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Mantan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Deddy Arista Millano selaku terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) menyampaikan pembelaan melalui Penasihat Hukum (PH) dalam sidang Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (6/12).

“Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan,” yakin Marison Sihite selaku PH Terdakwa.
Selain Deddy, terdakwa lain adalah Hamid selaku Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa Karuing yang menjalani persidangan secara terpisah. Sedangkan mantan Kepala Desa Karuing, Wanto Sripo yang kabur sejak berstatus tersangka baru tertangkap pada Jumat (2/12).

Mereka bertiga dituding terlibat penyelewengan pengelolaan Dana Desa (DD) yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Desa Karuing atau kerugian negara sebesar Rp1.194.133.384,04. Jaksa Penuntut Umum menuntut Hamid dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider kurungan selama 2 bulan.

Deddy Arista Millano dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan serta wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp10 juta atau diganti pidana penjara selama 1 tahun.
Sihite berkeyakinan Deddy seharusnya dibebaskan dari dakwaan karena penetapan kerugian keuangan negara dalam perkara ini bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, atau Kantor Akuntan Publik.

“Perhitungan dan penetapan kerugian keuangan negara perkara a quo adalah merupakan hasil perhitungan Penyidik Kejaksaan Negeri Katingan mengandung cacat hukum serta tidak sah menurut hukum karena tidak menenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Sihite. Dia menyatakan hasil perhitungan Penyidik Kejari Katingan  bukan merupakan hasil audit dari lembaga yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan.  dre

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *