AKSI PENOLAKAN – TBBR Wajib Bubar di Kalteng

  • Bagikan
TABENGAN/YULIANUS STEFAN LUNDJU AKSI PENOLAKAN – Ratusan massa dari 30 ormas di Kalteng berkumpul menyampaikan aspirasinya penolakan kehadiran Ormas TBBR di Bumi Tambun Bungai berlangsung dengan damai di Bundaran Besar Palangka Raya, Jumat (26/11) pagi.

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Aksi penolakan kehadiran organisasi masyarakat (ormas) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Bumi Tambun Bungai berlangsung damai di Bundaran Besar Palangka Raya, Jumat (26/11) pagi.

Ratusan masyarakat adat Dayak yang tergabung dari sekitar 30 ormas, terlebih dulu melaksanakan ritual adat dengan pemotongan hewan seperti kerbau dan babi.

Penolakan terhadap ormas TBBR di Kalteng ditandai dengan penandatanganan di spanduk besar oleh masing-masing ormas dan peserta. Berlangsung tertib dan damai, ratusan massa sempat melakukan longmarch dari Betang Hapakat Jalan RTA Milono ke Bundaran Besar dengan berjalan kaki.

Koordinator Lapangan,  Bambang Irawan mengatakan, penolakan merupakan bentuk keprihatinan masyarakat adat Dayak terhadap TBBR yang dinilai bertentangan dengan adat budaya di Kalteng.

Seperti penggunaan bahasa Tawur dalam ritual adat yang merupakan bahasa di Kalimantan Barat. Kemudian pemasangan pantak di wilayah yang menandakan bermaksud mendirikan teritorial.

“TBBR juga tidak pernah melakukan koordinasi bersama pemerintah, tokoh adat, lembaga adat hingga masyarakat lokal yang sangat kami sesalkan. Ini bentuk keprihatinan kami,” tegasnya.

Bambang berucap, akan mendukung langkah TBBR jika membesarkan ormasnya di wilayah Kalbar, bukan di Kalteng.

“Di sini TBBR adalah tamu. Begitu sebaliknya jika kami di sana. Silakan bertumbuh kembang di Kalbar, jangan di Kalteng,” kata Bambang.

Dia menegaskan, dalan kurun waktu 3×24 jam TBBR harus bubar di seluruh wilayah Kalteng.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng Katma F Dirun menuturkan, berdasarkan aturan ormas harus setidaknya memiliki 2 legalitas, yakni memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui kepengurusan Kesbangpol Provinsi.

Kemudian akta notaris yang disahkan Kemenkumham. Namun demikian, pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, dalam kapasitas sebagai perwakilan pemerintah pusat, tetap melakukan pembinaan karena pada posisi sebagai pembina semua ormas.

“Kita akan mengoptimalkan pembinaan kepada seluruh ormas yang ada di Kalteng. Dengan harapan ke depan tidak ada lagi konflik yang terjadi antar-ormas. Yakinlah, ormas adalah masyarakat kita juga, pemerintah provinsi tetap melaksanakan pembinaan untuk membangun keharmonisan,” tuturnya.

TBBR Minta Keadilan  

Aksi penolakan dari ratusan masyarakat adat Kalteng terhadap keberadaan ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) mendapat tanggapan dari Ketua Harian DPD TBBR Kalteng, Kimang.

Kimang menyebutkan, TBBR akan tetap berpikir positif terhadap aksi yang dilakukan saudara-saudara masyarakat adat Kalteng.

“Yang pastinya kami tidak pernah hadir di Kalteng ini untuk membuat masyarakat resah dan tidak pernah merugikan masyarakat Kalteng,” ujarnya saat dikonfirmasi Tabengan, Jumat.

Dijelaskan, TBBR datang dan hadir di Kalteng untuk mengajak anak-anak suku Dayak mengenal kembali adat budaya nenek moyang yang sudah diwariskan.

“Maka dari itu, kami wajib untuk melestarikan mengenal kembali bagaimana adat budaya setanah Dayak. Kami datang di Kalteng bukan membuang adat budaya Kalteng, kami pengen belajar adat budaya dari semua sub suku Dayak yang ada di Pulau Borneo ini,” jelasnya.

Kimang menambahkan, TBBR siap diproses secara hukum positif jika terbukti melanggar hukum.

“Yang pastinya hal ini kami tetap minta keadilan dari pihak yang berwenang,” tutupnya. fwa

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *