Rojikinnor Akui Penyaluran DD Belum Optimal

  • Bagikan
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMdes) Kalteng Rojikinnor

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Realisasi serapan anggaran untuk penyaluran Dana Desa (DD) di Kalimantan Tengah dinilai belum optimal. Dari keterangan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Hari Utomo, penyaluran DD di provinsi ini pada akhir triwulan III hanya mencapai 83,67 persen per 18 November 2021.

Terkait itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMdes) Kalteng Rojikinnor mengakui banyaknya kendala di lapangan, khususnya lingkup kabupaten menjadi penyebab minimnya serapan penyaluran DD.

“Terlambatnya penyaluran DD di kabupaten, dikarenakan berbagai persoalan di lapangan. Seperti masih banyaknya desa yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban pada tahap sebelumnya,” ujar Rojikinnor ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (24/11).

Selain itu, berbagai syarat lain sebagaimana diatur dalam Permenkeu terkait penyaluran DD, juga banyak yang belum tuntas. Persoalan lainnya, letak geografis desa yang jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga laporan SPJ desa untuk penyalurannya bersamaan.

Rojikinnor menambahkan, kendala lain yang terjadi adalah masih ada desa yang belum selesai persoalan tata batasnya, yang berakibat tidak tersalurkannya DD. Lalu soal adanya desa yang bermasalah dalam penggunaan DD, sehingga tidak bisa disalurkan juga.

“Tidak hanya berbagai kendala di desanya, namun juga adanya kondisi banjir yang menyebabkan keterlambatan pengajuan dari desa terkait,” ungkapnya.

Menindaklanjuti itu, pihaknya mengambil langkah-langkah konkret, seperti mengoptimalkan peran camat sebagai pengawas di lapangan dengan mengikutsertakan unsur di desa terkait penggunaan DD pada kegiatan peningkatan kapasitas di provinsi.

Tujuannya tidak lain memfasilitasi berbagai permasalahan desa di lingkup pemerintahan desa (pemdes). Selain itu, bersinergi dengan P3MD atau pendamping profesional dalam upaya pendampingan penyaluran dan penggunaan DD.

“PMD Kalteng juga melaksanakan monitoring penyaluran DD dari provinsi ke kabupaten hingga desa, yang belum optimal penyalurannya baik dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RK desa atau juga dari RK desa ke masyarakat terkait BLT DD,” jelasnya.

Terakhir, ujarnya, melaksanakan bimtek, pelatihan hingga sosialisasi menyangkut keuangan dan aset desa, serta hal lain yang berkaitan dengan pemdes. drn

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *