Pengamat Ekonomi Soroti UMP Kalteng 2022

  • Bagikan
Pengamat ekonomi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya (UPR) Fitria Husnatarina

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2022 telah ditetapkan sebesar Rp2.903.372. Naik Rp19.372 dari tahun sebelumnya. Formula yang digunakan dalam penyesuaian UMP 2022, sesuai dengan PP 368/2021 tentang Pengupahan, memperhitungkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja dan pertumbuhan ekonomi serta inflasi.

Terkait penyesuaian UMP tersebut, pengamat ekonomi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya (UPR) Fitria Husnatarina mengemukakan, landasan perhitungan UMP itu membuatnya tertarik dengan elemen perhitungannya.

“Saya justru ingin bertanya, data survei untuk rata-rata konsumsi dan penetapan persentase inflasi. Karena hasil rata-rata konsumsi per kapita menjadi landasan menentukan prediksi nilai konsumsi masa mendatang dan penetapan inflasi 2,17 persen membuat pengali dari penambahan penyesuaian dari UMP itu menjadi kecil,” ujarnya, Jumat (18/11).

Intinya, lanjut mantan Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia Kalteng tersebut, perlu menelisik terlebih dulu parameter dalam perhitungan UMP, karena semua indikator harus ada baseline argumentasi yang patut mengakomodasi variabel makro dan mikro ekonomi.

“Jadi kesimpulan saya, mari berangkatkan dulu perhitungan kenaikan UMP dari rasionalisasi kondisi masa depan,” ujar Fitria.

Penyesuaian UMP Kalteng 2022 yang naik sebesar 0,8 persen, masih menuai ketidakpuasan dari Majelis Pertimbangan Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (MPW SBSI) Kalteng.  Karena penerapannya tidak sesuai di lapangan.

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa UMP yang ditetapkan Gubernur Kalteng itu masih di bawah apa yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp 2.934.789.

Merespons ketidakpuasan masyarakat terhadap UMP Kalteng 2022, sekali lagi Fitria menjelaskan, bisa saja Pemprov menetapkan UMP sedikit lebih rendah dari yang ditetapkan pusat. Namun, perlu diperhatikan beberapa faktor. Tentunya dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan indikator makro dan mikronya yang clear.

“Ya saya paham, karena konteksnya mungkin dari sudut pandang buruh, sekecil apa pun nominalnya tentu sangat bermanfaat bagi mereka dan juga bisa dilihat dari sudut pandang bahwa klaim ini mengambarkan kondisi perekonomian sebuah daerah yang dirasakan justru lebih mahal pola konsumsinya dibandingkan daerah lain misalnya. Segala sudut pandang bisa menjadi argumen, tinggal bagaimana argumen ini idealnya berangkat dari data,” kata Fitria.

Sebagaimana diwartakan, Gubernur Kalteng resmi menetapkan UMP 2022 sebesar Rp2.903.372. UMP Kalteng ini mengalami kenaikan Rp19.372 atau 0,8 persen dari UMP 2021, Rp2.903.144. Berlakunya UMP Kalteng ini sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2022.

Kenaikan UMP Kalteng 2022 disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Rivianus Syahril Tarigan bersama dengan serikat pekerja, perwakilan asosiasi pengusaha, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, yang tergabung dalam dewan pengupahan. UMP Kalteng tahun 2022 tertuang dalam keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/442/2021 Tanggal 19 November 2021. dsn

  • Bagikan

Respon (1)

  1. Saya salah satu masyarakat kalteng dan saya setuju dgn berita ini terkait upah pegawai, dilapangan sering tidak sesuai dengan harapan, kerja disuruh bagai kuda tidak tau pagi siang malam, tpi upah tidak sesuai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *