TEMUAN KLHK – 113 Perusahaan di Kalteng Disanksi Administratif

  • Bagikan
ILUSTRASI/NET

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI telah menginformasikan adanya 113 perusahaan di Kalteng yang bermasalah. Hal itu berkaitan dengan diduga beroperasinya perusahaan tersebut di kawasan hutan serta tidak memiliki izin bidang kehutanan.

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Kalteng Doni Sri Putra menuturkan, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut sudah berdiri di dalam kawasan hutan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja.

“Maka sesuai aturan yang ada, di situ diatur dalam pasal 110 A dan 110 B UU Cipta Kerja,” ujar Doni ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (16/11).

Sementara dalam pasal itu disebutkan, UU Cipta Kerja mengatur kegiatan usaha yang sudah terbangun di wilayah hutan produksi. Poinnya adalah ketelanjuran atau perusahaan yang sudah membangun kegiatan usahanya di hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau tetap beroperasi setelah membayar denda administratif.

Doni menerangkan, hal itu juga sudah diatur dalam turunannya PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta PP 24 Tahun 2021 tentang Sanksi Administrasi Bidang Kehutanan.

Dalam PP 23 Tahun 2021 ini disebutkan, mengatur mengenai perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan hutan, pengawasan dan sanksi administratif.

Lalu PP 24 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak, yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan.

“Saat ini ada Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal) sebagai implementasi dari UU Cipta Kerja lingkup KLHK di bawah komando Sekjen KLHK yang sedang menanganinya,” jelasnya.

Sebelumnya KLHK telah membentuk tim dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Kepala Balai Gakkum LHK Seksi I Palangka Raya Irmansyah menegaskan, tim yang terdiri dari UPT KLHK telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa perusahaan terkait.

“Saat ini kendali tetap dari Sekjen KLHK dan sudah ada beberapa perusahaan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim, terdiri dari tim dari pusat serta UPT KLHK,” ujarnya.

Intinya, ujar dia, pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan bermasalah tersebut tengah berproses. Untuk pemeriksaan sendiri, pihaknya fokus pada areal yang diperkirakan masuk dalam ketelanjuran, yaitu kawasan hutan dan persoalan-persoalan lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan maka akan langsung ditentukan sanksi dan denda kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti bermasalah, oleh jajaran tim dari Jakarta.

“Nanti akan dihitung sanksi serta dendanya oleh tim dari kementerian dan sampai saat ini pelaksanaannya masih terus berproses,” ujarnya, kala itu. drn

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *