GAPKI Kalteng Siap Bersama Masyarakat Hadapi Bencana

  • Bagikan
Ketua Bidang Publikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng yang juga ketua GPPI Kotim, Katingan dan Seruyan Siswanto

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Bencana banjir kembali melanda Kalimantan Tengah (Kalteng). Kondisi ini semakin menambah penderitaan masyarakat, dimana sudah terdampak penyebaran virus Covid-19, ditambah pula dengan bencana banjir. Masyarakat sangat memerlukan dukungan dari semua pihak dalam bersama menghadapi bencana ini.

Ketua Bidang Publikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng yang juga ketua GPPI Kotim, Katingan dan Seruyan Siswanto, meminta, semua pihak tidak saling menyalahkan. Sekarang ini, curah hujan cukup tinggi disebabkan adanya La nina, membuat intensitas hujan tidak seperti biasanya. Banjir tidak hanya terjadi di wilayah Kalteng tapi merata di sejumlah daerah di Indonesia.

“Sekarang bukan saat yang tepat untuk saling menyalahkan. GAPKI Kalteng tidak semata ingin yang enaknya saja. Namun, dampak negatif yang ada mari kita hadapi bersama. Bukan kali pertama perusahaan perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab rusaknya lingkungan, termasuk terjadinya banjir. Bahkan eropa pernah menuding perusahaan sawit di Indonesia sebagai menyumbang kerusakaan alam,” jelas Siswanto, dalam rilisnya terkait masalah banjir, Minggu (21/11).

“Kami juga mengakui terjadinya bencana banjir juga ada korelasinya dari aktivitas perkebunan, tapi tidak seratus persen. Pastinya ada dampak negatif dan positif, dampak positifnya berapa banyak lapangan pekerjaan baru kami ciptakan. Berapa besar peningkatan ekonomi yang terjadi selama ini, semua demi kemajuan negara ini,” kata Siswanto.

Mengurangi dampak kerusakan lingkungan, jelas Siswanto, perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini juga telah melaksanakan kaidah yang ramah lingkungan. Pemenuhan standar pengelolaan sesuai dengan ISO yang ditetapkan. Evaluasi regular agar tidak melenceng dari ketentuan. Pihaknya meminta sinergisitas terus ditingkatkan, dan selalu siap bekerjasama dengan pemegang kebijakan di daerah, untuk mencari jalan keluar penanganan maupun pencegahan dampak lingkungan.

Perusahaan sawit tentunya ada aturan yang jelas, lanjut Siswanto, sedangkan saat ini banyak perkebunan mandiri dari masyarakat. Jumlahnya pun tidak sedikit, tentunya harus ada regulasi pengawasan yang tepat terhadap perkebunan masyarakat mandiri ini. Semacam standarisasi seperti pada perusahaan sawit. Kalo kami sudah ada pasti ada standarisasinya, mulai pembukaan lahan sampai produksi.

Menurut Siswanto  menambahkan, sawit telah menjadi pilar pembangunan nasional. Apabila ingin pembangunan menjadi lebih maju, masyarakat sejahtera tentunya diperlukan kolaborasi jitu antara seluruh stakeholder termasuk pemerintah di dalamnya. Pemerintah pusat gencar melakukan pengembangan dari komoditas sawit, mulai dari biodiesel, avtur pesawat terbang hingga pabrik gula dari olahan sawit. Sehingga harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *