UMP Kalteng Naik Rp19.372 Saja, Serikat Buruh Tidak Puas

  • Bagikan
TABENGAN/DEDY UMP- Kepala Disnakertrans Kalteng Rivianus Syahril Tarigan, Ketua MPW SBSI Kalteng Hatir Sata Tarigan, dan perwakilan pengusaha foto bersama menunjukan SK Gubernur Kalteng tentang UMP Kalteng tahun 2022, di Palangka Raya, Jumat (19/11).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng untuk tahun 2022 sebesar Rp2.903.372. UMP Kalteng yang ditetapkan ini mengalami kenaikan Rp19.372 atau sebesar 0,8 persen, dari UMP 2021 senilai Rp2.903.144. Berlakunya UMP Kalteng ini sejak 1 Januari 2022 dan berakhir 31 Desember 2022.

Kenaikan UMP 2022 disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Rivianus Syahril Tarigan bersama dengan serikat pekerja, perwakilan asosiasi pengusaha, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. UMP Kalteng 2022 tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/442/2021 Tanggal 19 November 2021.

Syahril menyampaikan,  formula yang digunakan dalam penyesuaian UMP 2022, sebagaimana diamanatkan dalam PP 368 tahun 2021 tentang Pengupahan, yaitu dengan memperhitungkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, dan pertumbuhan ekonomi juga inflasi.

Syahril melanjutkan, UMP berdasarkan keputusan Gubernur Kalteng yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp2.922.516. Nilai ini lebih tinggi dari UMP tahun 2021, atau naik sekitar 0,8 persen atau Rp 19.372.

“Kenaikan persentase UMP setiap provinsi tidaklah sama. Kalteng hasil perhitungan berdasarkan data yang dipublikasi BPS Kalteng terdiri atas rata-rata konsumsi per kapita tahun 2020 senilai Rp1.395.826. Kemudian, rata-rata anggota rumah tangga tahun 2020 sebesar 3,49. Rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja sebesar 1,42 atau yang bekerja kurang dari 2 orang. UMP 2021 Rp 2.903.144. Pertumbuhan ekonomi Kalteng 0,88, dan inflasi sebesar 2,17 persen,” kata Syahril dalam keterangan pers di aula Disnakertrans Kalteng, Jumat (19/11).

Dengan ditetapkannya UMP oleh gubernur, kata Syahril, maka pemerintah kabupaten dan kota harus segera melakukan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) Tahun 2022, dengan menggunakan formula yang sama sesuai amanat PP 36 2021 tentang Pengupahan.

Syahril menegaskan, ada sejumlah ketentuan terkait dengan UMP Kalteng yang sudah ditetapkan. UMP yang ditetapkan Rp2.922.516 berlaku per bulan. Kemudian, UMP Kalteng ini berlaku bagi mereka dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Upah yang sudah berada di atas UMP, dilarang untuk diturunkan.

Syahril melanjutkan, dilarang memberikan upah di bawah UMP. Pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun memiliki aturan dan ketentuan tersendiri. Terakhir, UMP Kalteng yang sudah ditetapkan ini dikecualikan atau tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Nilai UMP Kalteng tahun 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama dalam sidang Dewan Pengupahan.

Terpisah, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (MPW SBSI) Kalteng Hatir Sata Tarigan, mengaku tidak puas angka yang sudah ditetapkan. Sebab, sebelum upah ini mengalami kenaikan, penerapan upah yang lama juga dinilai tidak diterapkan secara maksimal. Buktinya, ada begitu banyak karyawan lapangan yang upahnya dibawah UMP yang sudah ditetapkan.

Sebab itu, tegas Hatir, pengawasan, sosialisasi dan pengecekan terhadap penerapan UMP ini perlu ditingkatkan. Mari bersama turun ke lapangan, memberikan sosialisasi dan pengawasan kepada perusahaan yang memperkerjakan karyawan. UMP tidak dijalankan, ditambah pula dengan ketidakjelasan kenaikan gaji para karyawan.

Terakhir, ungkap Hatir, kiranya ada kebijakan bagi karyawan di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Bagaimanapun, sekarang ini hasil dari perkebunan kelapa sawit mengalami kenaikan 100 persen, sehingga ada kebijakan untuk menerapkan upah, jangan berdasarkan pada formula yang ada. ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *