Kalteng di Ambang Krisis Ekologis

  • Bagikan
TABENGAN/YULIANUS KRISIS - Tampak ratusan masyarakat mengungsi ke posko dan gedung, karena rumah mereka terendam air.

*81 Ribu Warga Terdampak Banjir

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng) dikepung banjir. Tahun 2021, banjir berulang kali menghantam Bumi Tambun Bungai. Belum habis dampak banjir September, banjir besar kembali datang. Bahkan, kali ini turut menggelamkan Ibu Kota Provinsi Kalteng, Palangka Raya.

Banjir yang berulang kali terjadi tahun ini, harusnya dijadikan landasan pemerintah untuk mengambil langkah tegas membenahi kebijakan lingkungan dan perizinan di Kalteng. Curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi di berbagai daerah sejak awal November 2021.

Berdasarkan Laporan Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15-17 November 2021, banjir melanda wilayah-wilayah di Kalteng.

Kabupaten Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Katingan, Kapuas dan Kota Palangka Raya. Sebanyak 26.336 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 81.661 jiwa terdampak di wilayah tersebut, dan ratusan orang mengungsi. Akses jalan terputus dan tidak kurang dari 25.549 unit rumah terendam.

Ketinggian debit air mencapai 10-110 cm, dan masih terus mengalami kenaikan. Puluhan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah terdampak, sehingga mengganggu mobilitas warga dan jalannya ekonomi dan bisnis.

Dampaknya, Palangka Raya kembali menetapkan status siaga darurat bencana banjir melalui Keputusan Wali Kota Palangka Raya No. 188.45/345/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di wilayah Palangka Raya tahun 2021 pada 12 November 2021.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng kembali menyoroti banjir yang melanda Kalteng. Banjir yang terjadi pada November 2021 ini, pertanda nyata kondisi lingkungan yang semakin kritis di Kalteng.

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas N Hartono mengatakan, banjir yang kini terjadi di berbagai wilayah di Kalteng harusnya dijadikan indikator bagi pemerintah daerah bahwa Kalteng saat ini sudah berada di ambang titik krisis ekologis. Pemerintah harus segera melakukan audit terhadap kondisi lingkungan di Kalteng, bukannya saling lempar tanggung jawab.

Melakukan audit lingkungan, kata Dimas, perizinan perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas eksploitasi sumber daya alam skala besar juga akan dilakukan evaluasi. Walhi Kalteng mendorong agar pemerintah bisa segera mengeluarkan kebijakan yang menyentuh pokok persoalan, seperti banyaknya penguasaan lahan skala besar di Kalteng.

Walhi Kalteng, lanjut Dimas, mengapresiasi tindakan dari berbagai elemen masyarakat yang gencar memberikan bantuan sebagai sukarelawan kepada setiap korban banjir. Ini merupakan nilai positif sebagai upaya warga bantu warga.

Sementara itu, Kepala Departemen Pendidikan dan Organisasi Walhi Kalteng Bayu Herinata mengatakan, kondisi lingkungan di Kalteng harus menjadi fokus utama pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pembangunan.

Bencana ekologis, tegas Bayu, terus berulang terjadi saat ini tidak terlepas dari penurunan kondisi lingkungan hidup. Berdasarkan pemantauan Walhi Kalteng, deforestasi alih fungsi hutan dan gambut untuk proyek Food Estate di Gunung Mas maupun Pulang Pisau, juga adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di sepanjang daerah aliran sungai besar di Kalteng, yang terjadi dari hulu sampai hilir, berdampak pada memburuknya daya tampung dan daya dukung lingkungan di Kalteng.

Terpisah, pemerhati lingkungan yang juga akademisi Universitas Palangka Raya Hendrik Segah mengemukakan, kejadian banjir ini fenomena global, hampir semua daerah di Pulau Kalimantan mendapat curah hujan yang sangat besar.

Akibatnya, kata Hendrik, luapan air di berbagai daerah terutama pada sepanjang sungai besar di Kalimantan. Gejala La Nina juga berpengaruh dan sangat meningkatkan curah hujan bulanan di Indonesia, apalagi curah hujan ini meningkat beriringan dengan masuknya awal musim hujan.

Selanjutnya, ungkap Hendrik, perubahan penggunaan lahan dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama pada daerah hulu, telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Hal ini membuat lingkungan rentan terhadap terjadinya kejadian tanah longsor, erosi dan banjir.

DAS, jelas Hendrik, kawasan atau areal yang khas dan mempunyai fungsi strategis dan sangat penting dalam siklus hidrologi. Diperlukan adanya strategi yang dituangkan dalam kebijakan, rencana dan program (KRP) untuk mengelola, melindungi dan memanfaatkan DAS, baik dari hulu sampai ke hilir secara integratif, terpadu dan berkelanjutan.

Tentunya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah. Tidak hanya berpatokan pada pemerintah, namun peranan dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat baik tokoh adat, maupun tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat. ded/dre

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *