Banjir Besar, LBH Soroti Proyek Food Estate

Pengamat lingkungan sekaligus praktisi hukum, Aryo Nugroho Waluyo

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengalami musibah banjir yang berdampak merugikan masyarakat secara luas. Pengamat lingkungan sekaligus praktisi hukum, Aryo Nugroho Waluyo menyoroti peranan deforestasi (penggundulan hutan) dan proyek Food Estate pada sejumlah wilayah.

“Pada wilayah proyek Food Estate singkong di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), desa-desa di sana tidak saja menjadi langganan banjir, tapi sampai sudah direlokasi rumah-rumah mereka sejak tahun 2015. Catatan kami, tahun ini Gumas mengalami perluasan wilayah banjir,” ucap Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya itu, Senin (15/11).

Dia mengungkapkan, pada 2020 terdapat 9 kecamatan yang terdampak banjir di Gumas dan pada 2021 ini meningkat menjadi 12 kecamatan.

Aryo juga menyitir pernyataan dari Menteri Sosial RI saat datang ke Kalteng yang mengatakan bahwa banjir akibat perubahan iklim atau climate change (perubahan iklim) dan  salah satu sumbernya adalah deforestasi.
Penelitian dari akademisi menyebutkan, ciri dari perubahan iklim di antaranya peningkatan suhu udara, curah hujan tinggi dan naiknya permukaan air laut. Aryo menggarisbawahi banyak aturan di Indonesia merupakan mitigasi atau upaya pengurangan dampak bencana untuk perubahan iklim.

“Di Kalteng sendiri dulu pernah menjadi pilot project REDD+. REDD+ ini sebagai upaya pemerintah untuk menahan laju deforestasi. Dari sisi penegakan hukum dulu semasa REDD+ berjalan ada beberapa perusahaan baik kebun dan tambang diajukan kemeja hijau,” beber Aryo.

Terkait kondisi saat ini, Aryo menyayangkan pemerintah daerah dan pusat yang tidak mempunyai solusi atas persoalan banjir di Kalteng. Aryo berharap isu deforestasi (penebangan hutan) dan perubahan iklim sudah seharusnya selalu dibahas di khalayak publik di Kalteng.

“Para akademisi harus berani dan lantang menyuarakan terkait lingkungan di provinsi ini,” pinta Aryo.

Menurut Aryo, secara akademik, kajian-kajian  soal deforestasi dan pemicu dari perubahan iklim sangat diperlukan dan diperbanyak, sehingga pemerintah harus mengambil kajian tersebut sebagai dasar pembuatan kebijakan.
Tidak hanya akademisi, DPRD Kalteng selaku wakil rakyat juga harus berani lebih banyak menyoroti masalah lingkungan selama musibah banjir, bukan hanya menyoroti penyaluran bantuan. Dia mencontohkan masalah pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dan pertambangan agar lebih dikritisi.

“Plus membuat kebijakan sebagai legeslatif. Namun, sampai sekarang itu masih belum ada. Kita juga mempertanyakan apa sih yang mereka lakukan untuk rakyat sebagai konsituen yang mengangkat mereka, seperti saat banjir sekarang?” tanya Aryo.

Instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait lain juga diminta tidak tinggal diam dan perlu melakukan audit lingkungan terkait pembukaan perkebunan dan pertambangan untuk melihat peran mereka dalam pengelolaan lingkungan atau deforestasi.

“Jika ditemukan kesalahan beri sanksi dan sanksi tersebut jika berbentuk denda bisa dijadikan untuk pemulihan lingkungan,” saran Aryo. Pemulihan tersebut khususnya pada beberapa kawasan daerah aliran sungai besar di Kalteng.
Aryo menegaskan, ada langkah hukum yang bisa diambil masyarakat terhadap pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan musibah banjir.

“Yang merasa mendapatkan kerugian bisa membawa ke ranah hukum. Bisa dalam bentuk gugatan Class Action,” pungkas Aryo. tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.