RAPAT KERJA DPD RI-Komite I Sepakat Benahi Regulasi Multitafsir

Agustin Teras Narang

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Agenda rapat kerja berkenaan dengan kesiapan penyelenggara Pemilu dalam menyambut pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Tahun 2024, Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Senator Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang menjabarkan, berbagai kajian, tantangan dan harapan dikemukakan oleh jajaran penyelenggara kegiatan demokrasi nanti. Pengalaman Pemilu 2019, dan pemilihan serentak 2020, dinilai masih terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya regulasi dan aspek teknis tata kelola Pemilu.

Irisan tahapan juga menjadi perhatian, karena membutuhkan personel yang besar, sampai pada padatnya tahapan Pemilu, ditambah dengan berakhirnya masa jabatan Bawaslu pada 2022 dan 2023 mendatang.

Teras mengingatkan, pentingnya untuk mengatasi berbagai masalah agar tidak berulang terjadi dalam tiap gelaran pesta demokrasi di Indonesia. Hal ini mengingat panjangnya sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Pengalaman sudah membuktikan bahwa kita siap menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada, meski ada beberapa kendala teknis di lapangan.

Selama berada di eksekutif dulu, Gubernur Kalteng Periode 2005-2015 ini selalu mengingatkan Bawaslu di daerah, tentang amanah dari bangsa dan negara yang diterima. Tidak elok untuk bersikap cengeng, justru harus melakukan tugas dengan baik, sebab ini adalah pilihan para penyelenggara.

“Perjalanan yang panjang ini menjadi pertanyaan bila masih ada banyak masalah berulang. Saya kadang mempertanyakan, apakah permasalahan yang selalu berulang ini dipelihara, sehingga setiap ada Pemilu dan Pilkada, umumnya pembicaraan hanya itu-itu saja. Tidak ada kemajuan yang signifikan, problema yang terjadi berulang sehingga perlu kita pertanyakan,” kata Anggota DPD RI ini terkait hasil rapat bersama Bawaslu RI dalam rilisnya, Selasa (16/11).

Teras menegaskan, kejadian munculnya kontestan Pilkada dari warga negara asing (WNA) sebagaimana terjadi di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, menjadi catatan kegagalan negara dalam menegakkan aturan yang berlaku. Sebab, ada perangkat dan sistem baik Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Negara (BIN), Kedutaan Besar (Kedubes), dan lainnya yang mestinya bekerja mencegah terjadinya kesalahan administratif negara dalam demokrasi di Indonesia.

Komite I DPD RI, tegas Teras, bersepakat untuk membenahi kendala regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, serta mendorong perbaikan manajemen penyelenggaraan teknis Pemilu dan Pilkada serentak. Mendorong pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan sebagai perintah dari UU Pemilu.

Menurut Teras, Komite I DPD RI juga turut mendorong agar pemerintah daerah memberi dukungan penguatan kapasitas operasional Bawaslu di kabupaten dan kota yang ada. Berikutnya dalam rangka perbaikan demokrasi maka DPD RI akan mendorong perbaikan sistem Pemilu dan Pilkada melalui revisi UU Pemilu dalam Prolegnas.

Terakhir, ungkap Teras, berharap penyelenggaraan demokrasi di Indonesia semakin maju, transparan dan lebih lagi dapat menghasilkan kepemimpinan daerah serta bangsa yang mengabdi bagi rakyat. Berbagai masalah yang sudah sering dihadapi mestinya dapat diatasi, sehingga teknis penyelenggaraan dan pengawasan demokrasi semakin clean and clear. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.