Hukrim  

TERSANGKA KORUPSI-Mantan Ketua BAN PAUD PNF Provinsi Kalteng Ditahan 

ILUSTRASI/NET

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Kejaksaan Negeri Palangka Raya menahan mantan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) Provinsi Kalimantan Tengah berinisial ARD selaku tersangka perkara korupsi, Selasa (16/11).

“Terdapat dugaan penyimpangan Bantuan Operasional Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF pada BAN PAUD PNF Provinsi Kalteng tahun anggaran 2019,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Totok Bambang Sapto Dwidjo melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Irwan Ganda Saputra.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp522.295.494. Penyidik Kejari Palangka Raya kemudian memanggil ARD dalam pemeriksaan sebagai saksi.

“Setelah itu ARD ditetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan,” kata Irwan.

Tim Penyidik Pidana Khusus menggiring ARD ke Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya untuk menjalani penahanan selama 20 hari.

Irwan menyebut dugaan penyelewengan berlangsung saat ARD masih menjabat Ketua BAN PAUD PNF dengan dana berasal DIPA Balitbang Kemendikbud RI sebesar Rp4,2 miliar.

“Dalam pelaksanaan, tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang ada. Pelaporan BAN PAUD PNF melaporkan kegiatan dan keuangan seolah-olah telah terlaksana dan dana terserap 100 persen. Anggaran dari negara tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka,” papar Irwan.

RUK misalnya tidak ada dana untuk pengadaan mebel, tapi biasanya dana digunakan untuk visitasi (kunjungan pengawasan) ke sekitar 600 lembaga di Kalteng. Namun, ada dana yang digunakan untuk pembelian mebel dan kepentingan pribadi tersangka.

Penyidik telah memeriksa sebanyak 22 saksi termasuk pejabat seperti Kepala Balai Pengembangan PAUD dan PPK dari Kemendikbud RI. Ketika pemeriksaan sebagai saksi, ARD tidak mengakui menggunakan dana untuk keperluan pribadi.

“Tersangka memiliki hak ingkar, tapi kami memiliki bukti dan saksi,” yakin Irwan. Mengenai kemungkinan adanya tersangka lain, Irwan menyatakan masih menanti hasil penyidikan khusus.

“Kita lihat apakah nanti berkembang atau mengerucut pada satu tersangka,” tutur Irwan. Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.