RESES DI GUMAS – Teras: Hak Masyarakat Jangan Sampai Hilang

  • Bagikan
SERAP ASPIRASI - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang melaksanakan reses di Kabupaten Gunung Mas. ISTIMEWA

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang melaksanakan reses di Kabupaten Gunung Mas. Ada 2 kecamatan yang menjadi lokasi reses, yakni Kecamatan Tewah dan dilanjutkan ke Kecamatan Kahayan Hilir Utara.

Teras mengemukakan, selain ada sejumlah hal menarik ditemukan dari reses tersebut, ada pula hal yang cukup menyedihkan disampaikan masyarakat. Ada oknum kepala desa di salah satu desa yang diduga menghilangkan hak masyarakat. Hilangnya hak masyarakat ini disebabkan oleh pertanggungjawaban keuangan yang tidak berjalan dengan baik.

Kepala desa itu, lanjut Teras, sudah berurusan dengan pihak aparat penegak hukum. Tapi, urusan tersebut masih belum selesai. Bagaimanapun, masyarakat yang kehilangan haknya harus dapat dipenuhi dengan baik, sehingga dari yang sebelumnya tidak dapat menjadi dapat.

“Hak masyarakat yang hilang adalah bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT). Informasinya, sejak tahun 2019 sampai sekarang masyarakat masih belum menerima bantuan tersebut. Saya sampaikan kepada pejabat kepala desa untuk dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengirimkan surat kepada saya, sehingga saya bisa menindaklanjutinya ke kementerian,” kata Teras, menyampaikan hasil reses di Kabupaten Gunung Mas melalui rilis, Selasa (19/10),

Aparat desa, kata Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini, bersama dengan pemerintah daerah untuk dapat bergerak dengan cepat dalam menindaklanjutinya. Jangan sampai ada hak masyarakat yang hilang akibat ulah oknum kades.

Kondisi yang terjadi sekarang ini, BLT menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah atas masyarakatnya. Masalah adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa sebelumnya menjadi kewenangan aparatur penegak hukum.

Hal lain, lanjut Teras lagi, penanganan efek pandemi di wilayah kecamatan masing-masing. Program vaksinasi yang didorong oleh pemerintah masih terdapat situasi keterbatasan. Baik vaksin yang terbatas maupun rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut vaksinasi. Semua masyarakat diajak untuk bersama mendorong percepatan vaksinasi, dibarengi dengan langkah pemerintah menyediakan vaksin yang memadai.

Pengaturan jadwal pengiriman vaksin ke daerah perlu disesuaikan. Kapasitas vaksin yang dimiliki Indonesia sudah melebih jumlah penduduk, namun pendistribusian hingga ketepatan waktu jadi tantangan.

Beberapa catatan, ungkap Teras, harga komoditas perkebunan, peralihan mata pencaharian ke pertambangan tradisional, permasalahan akses internet dan kebutuhan guru untuk pendidikan, status desa di kawasan hutan, kesulitan air bersih hingga tantangan soal narkoba yang mengancam. Catatan terakhir ini perlu diperhatikan sungguh oleh aparat penegak hukum. ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *