Guru Koruptor Ancam Bunuh Kepsek?

  • Bagikan
TABENGAN/ANDRE SIDANG- Kepala SDN I Sampirang akui takut dibunuh bila tidak palsukan absen guru yang membolos.

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM  Mantan guru Sekolah Dasar Negeri 1 Sampirang I Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Bijuri yang menjadi terdakwa korupsi mendengar keterangan Kepala Sekolah, Walto dalam sidang Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (11/10).

Bijuri tidak masuk mengajar selama 4 tahun mulai  Juli 2016 sampai dengan  November 2020, namun selalu mengambil gajinya sehingga merugikan negara Rp295.258.770.

“Saya diancam dibunuh kalau tidak menandatangani absen Bijuri. Saya takut,” beber Walto.

Absensi kehadiran tersebut diperlukan sebagai syarat untuk mendapat gaji dan tunjangan. Bijuri keberatan karena gaji dan tunjangan tidak dia terima karena kosongnya absensi. Dia kemudian menemui Walto dan memintanya untuk mengusahakan agar gajinya dapat dicairkan.

Perbuatan memalsukan absensi Bijuri tersebut Walto lakukan selama tahun 2017. Dia baru berhenti setelah ada pemeriksaan oleh Inspektorat Barito Utara. Walto merasa turut bersalah menandatangi absen Bijuri tersebut sehingga mengembalikan uang Rp10 juta ke kas daerah.

Bijuri membantah kesaksian Walto terkait paksaan menandatangani absensi. “Saya keberatan tentang tuduhan mau membunuh dia. Itu tidak benar,” yakin Bijuri.

Meski pada 2017 Walto tidak lagi menandatangani absen Bijuri, ternyata dia tetap dianggap hadir dan gajinya terus terbayar dan diambil.

Koordinator  Wilayah atau Kepala UPTD, Zamzam mengakui, ada kelemahan dalam pengawasan kinerja guru di sekolah terpencil. Apalagi pengawas lapangan wilayah tersebut sempat mengalami kecelakaan dan mengalami patah kaki sehingga harus dirawat cukup lama.

Ramdhani dan Adit selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan, ada kelalaian dalam pengawasan sehingga meski absensi kosong namun gaji terus terbayarkan.

“Hak gaji dan tunjangan guru terpencil tetap diambil tapi kewajiban membayar tidak dilaksanakan. Jadi dakwaan kita secara garis besar telah terbukti,” kata Ramdhani.

Dalam perkara tersebut, Bijuri terjerat  Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20/2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. dre

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *