Teras Sesalkan Sikap Emosional Mensos Risma

  • Bagikan
ISTIMEWA SESALKAN - Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang Rapat Kerja Komite I bersama dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bersama Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, via zoom meeting, Senin (4/10).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Sikap emosional yang ditunjukkan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan. Sikap emosional atau marah-marah ini sering kali terjadi, saat mantan Wali Kota Surabaya ini melakukan pengecekan terhadap penerima bantuan sosial di sejumlah wilayah di Indonesia.

Di Kalimantan Tengah (Kalteng), Tri Rismaharini memarahi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan karena tidak mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Terbaru, aksi marah-marah ditunjukkan Tri Rismaharini kepada seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo.

Sikap emosional ini, turut mendapat perhatian dan sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng Agustin Teras Narang.

Teras menyampaikan keprihatinannya atas sikap Mensos Tri Rismaharini ini, pada Rapat Kerja Komite I bersama dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bersama Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, via zoom meeting, Senin (4/10).

Teras menegaskan, ada prinsip yang harus dipegang bersama, yakni prinsip saling menghormati, tutur arif, dengan mengedepankan sikap “Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung”. Jangan sampai itu hanya menjadi sebuah pribahasa semata, tapi hendaknya dimaknai dan diterapkan dengan sebaik mungkin.

“Saya menyampaikan prihatin atas sikap yang ditunjukkan oleh Menteri Sosial terhadap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan. Di mana beliau menyampaikan teguran yang menurut pandangan saya, tidak tepat dilakukan oleh seorang pejabat yang diminta oleh presiden, untuk membantu tugasnya selaku kepala pemerintahan dalam bidang sosial,” kata Teras Narang, di hadapan Tjahjo Kumolo, atas sikap emosional Tri Rismaharini, dalam rilisnya, Selasa (5/10).

Teras mengakui, tugas tersebut tidak mudah, namun saling hormat menghormati dengan cara yang tepat, adalah sangat arif dan bijaksana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Hal lain juga yang perlu disikapi adalah batasan waktu soal masa jabatan sementara di daerah. Supaya penempatan pejabat dalam birokrasi daerah sesuai dengan kompetensinya juga lekas penempatan jabatannya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Pemindahan Ibu Kota Negara, kata Teras Narang, agar seluruh pihak, termasuk pemerintah menjadi realistis. Dengan kondisi pandemi dan masalah yang dihadapi bangsa ini, baik dari sisi perekonomian, kesehatan, dan keuangan Negara, tentu rencana ini mesti ditinjau kembali. Terlebih sisa waktu efektif kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tinggal sekitar 2,5 hingga 3 tahun lagi, sehingga tidak memadai untuk sebuah agenda besar.

Pembahasan berkenaan dengan Ibu Kota Negara (IKN), kata Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini, menjadi salah satu fokus pembahasan pula. Menteri PAN RB secara khusus menanggapi dalam perspektif yang sedikit berbeda, namun semangat yang sama. Presiden Joko Widodo juga sebenarnya realistis, sehingga memprioritaskan pembangunan infrastruktur kesehatan terlebih di tengah pandemi. Arah menuju ke pemindahan ini mesti dilakukan, kendati mungkin akan berlangsung secara berkelanjutan dalam 15 tahun ke depan.

Teras Narang menambahkan, Rapat Kerja Komite I bersama MenPAN-RB, dan Plt BKN, kesempatan ini solusi bagi penyelesaian masalah tenaga honorer diperbincangkan. Kita sadar bahwa banyak harapan tenaga honorer yang dapat lulus dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tantangan pengelolaan isu tenaga honorer ini. Dilema pengangkatan tanpa memenuhi standar passing grade untuk kelulusan menjadi perhatian, karena pada satu sisi untuk menghadirkan birokrasi yang dinamis dan gesit, dibutuhkan standar khusus.

Di sisi lain, lanjut Teras Narang, ada harapan untuk tenaga honorer bisa diserap menjadi Pegawai Negeri Sipil (ASN) lewat mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tentu saja kendala yang dihadapi oleh BKN dapat dimengerti. Begitu pun aspirasi tenaga honorer juga wajar. Untuk itu perlu dicari alternatif solusi selain melalui mekanisme pengangkatan sebagai ASN bagi tenaga honorer. Termasuk memberikan apresiasi atas dedikasi para tenaga honorer, khususnya tenaga pendidikan dan kesehatan di daerah, dalam bentuk yang tepat.

Ini memang jadi tantangan karena faktor ketimpangan pembangunan dan pemerataan kualitas pendidikan sekian dekade, sehingga dampak terbatasnya keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) ini juga sampai ke hilir. Termasuk salah satunya ke pengelolaan tenaga honorer yang di daerah pun belum tentu diperoleh tenaga pengganti yang bersedia menggantikan peran mereka.

Kolaborasi wakil daerah, wakil rakyat dan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat kiranya perlu untuk membantu melakukan sosialisasi tantangan ini. Menghargai mereka yang berdedikasi dengan keterbatasan di daerah, sekaligus tetap menjaga standar kompetensi ASN yang bisa diterima untuk kepentingan kemajuan pelayanan publik secara luas. Penyadartahuan ini perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *