DPRD PRIHATIN- SDM Kurang, Gaji Guru Honor Sering Terlambat

  • Bagikan
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD 2021-2026 yang juga Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalteng, H Sudarsono

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD 2021-2026 yang juga Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalteng, H Sudarsono mendorong agar pemprov memasukkan pemetaan kualitas pendidikan, dalam RPJMD tersebut.

Menurutnya, RPJMD sendiri perlu signifikan dalam upaya memperbaiki serta memetakan kualitas pendidikan di Kalteng. Misalnya seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana saat ini berbagai kegiatan masih berfokus pada peningkatan fisik bangunan. Ditambahkannya, penguatan SDM sangatlah penting dalam masa mendatang.

“Ini penting karena sejumlah kunjungan kami ke daerah, tenaga pendidik di pedesaan masih banyak yang kurang,” ujarnya. Bahkan, ujarnya, ada sekolah hanya memiliki satu orang guru berstatus PNS merupakan Kepala Sekolah, yang mana tenaga pendidik lainnya kebanyakan honorer. Selain persoalan itu, banyaknya aturan dilingkup terkait, membuat sulit pihak sekolah dalam mengelola anggaran sekolah, termasuk dana Bantuan Operasioal Siswa (BOS).

Masalah menyangkut tenaga pendidik honorer sendiri, jelasnya, juga kerap terjadi. Misalnya gaji guru honorer yang sering mengalami keterlambatan. Kondisi ini yang patut dipertanyakan, dikarenakan betapa pentingnya pendidikan di pedesaan khususnya jasa tenaga pendidik.

“Kalau gaji guru honor saja sering terlambat, lalu bagaimana kita bisa bersaing dengan daerah lain, yang mana jumlah tenaga pendidiknya di daerah saja masih kurang. selain itu juga kurang jumlah ASN, kurang layak insentif bagi mereka yang berstatus honor,” ujarnya.

Maka untuk itu dirinya mengusulkan kedepan pemerintah daerah, bisa memberikan serta memperhatikan penghargaan dan beasiswa bagi tenaga pendidik yang berprestasi atau berkualitas.

Mantan Bupati Seruyan tersebut juga mengaku prihatin terkait soal 1000 sekolah di Indonesia yang masuk kategori sekolah berdaya saing nasional dari Kalteng hanya satu, yaitu SMA di Kabupaten Kobar. Itupun, ujarnya, hanya masuk pada urutan ke 997 dari 1000 sekolah se Indonesia.

“Kami juga tentu merasa prihatin setelah mendengar kenyataan bahwa dari 1000 sekolah yang berdaya saing di seluruh Indonesia, Kalteng hanya ada satu sekolah. Karenanya sektor pendidikan khusudlsnya peningkatan kualitas SDM harus diperhatikan dalam  RPJMD ini,” ujarnya mengakhiri. drn

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *