Hukrim  

KLHK Siap Eksekusi PT AUS dan PT KLM

Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK

*KLM Harus Membayar Rp89.342.807.400 +Rp210.500.558.200

*PT AUS Harus Membayar Rp342,9 Miliar

PALANGKA RAYA– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempersiapkan langkah hukum pada 2 perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit di wilayah Kalimantan Tengah.

“PT AUS dan PT KLM tahap putusan kasasi atau persiapan eksekusi atau aanmaning,” beber Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK kepada Tabengan, Selasa (28/9).

Pada 8 Mei 2019, Pengadilan Negeri (PN) Kuala Kapuas menyatakan PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) harus membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem sebesar Rp89.342.807.400 dan biaya pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 833 hektare dengan total biaya sebesar Rp210.500.558.200.

PT KLM juga tidak boleh menanam di lahan yang telah terbakar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Perkebunan perusahaannya untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit atau tanaman apa pun yang bersifat ekonomis.

Pada 10 Desember 2020, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi kasus perdata kebakaran lahan PT Arjuna Utama Sawit (AUS). PT AUS harus bertanggung jawab atas kebakaran lahan seluas 970,44 hektare di lahan konsesinya dengan membayar ganti rugi materiil dan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp342,9 miliar.

Meski PT AUS dan PT KLM  masih memiliki kesempatan mengambil langkah hukum terakhir berupa Peninjauan Kembali (PK), namun tidak menyurutkan langkah KLHK.  “PK tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi,” tegas Ragil.

Terakhir, pada 23 September 2021, KLHK telah memenangkan gugatan perdata terhadap PT Kumai Sentosa (KS) pada PN Pangkalan Bun. Majelis Hakim menyatakan PT KS bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran lahan di lokasi PT KS seluas 3.000 hektare di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng.

PT KS harus membayar ganti rugi materiil sebesar  Rp175.179.930.000 dan wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup pada areal terbakar seluas 3.000 hektare. Untuk PT KS masih dapat mengajukan perlawanan hukum berupa permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.