Pemkab dan PT IMK Gelar Pelatihan Keuangan bagi 13 Kades 

  • Bagikan
SAMBUTAN - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Mura Serampang memberikan sambutan pada kegiatan pelatihan keuangan para kades bersama PT.IMK, di GPU Tira Tangka Balang, Senin (27/9).TABENGAN/JOKO SANTOSO

PURUK CAHU/TABENGAN.COM –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerja sama dengan PT. Indo Muro Kencana (IMK) menggelar pelatihan penggelolaan keuangan bagi 13 kepala desa (kades) Dan Kaur Keuangan Desa di bawah binaan PT.IMK.

Pelatihan yang berlangsung di GPU Tira Tangka Balang tersebut dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparat pemerintah desa dan terciptanya penggelolaan sistem keuangan desa yang baik.

Kegiatan dihadiri Bupati Mura yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Mura Serampang didampingi Kepala DPMD Asnawiyah, perwakilan pimpinan PT.IMK Eko Subagyo, narasumber dari BPKP Provinsi Kalteng, Camat Murung, Camat Tanah Siang Selatan serta Kepala Desa dan Kaur keuangan dari 13 desa.

Mewakili  pimpinan PT.IMK Eko Subagyo mengatakan, pelatihan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan pelatihan sebelumnya (pelatihan terkait dengan kelembagaan desa) yang dilaksanakan minggu lalu salah satunya tentang bagaimana menggelola desa.

“Dalam tata penggelolaan itu tidak terlepas, karena desa sebagai bagian yang paling dekat dengan masyarakat yang tentunya juga menggelola sumber daya, sumber dana baik internal maupun dana dari pusat, provinsi, kabupaten tentunya butuh sebuah pemahaman, keterampilan teknis terkait dengan penggelolaan keuangan desa,” ungkap Eko, Senin (27/9).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Mura Serampang menyebut, pemerintah desa hendaknya  selalu bersinergi dalam hal penyelengaraan pemerintahan, bukan hanya urusan admisnistrasi saja, melainkan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri baik sosial, politik, ekonomi dan budaya.

“Implementasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa sangat dibutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan dan potensi manajerial saja, tetapi juga memahami akan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri,” ujar Sarampang. c-sjs

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *