Bolos 4 Tahun, Guru SD Jadi Terdakwa Korupsi

  • Bagikan
Kasi Pidsus Kejari Barito Utara Ramdani

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Bijuri selaku guru Sekolah Dasar Negeri 1 Sampirang I Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara akhirnya menjadi terdakwa perkara korupsi dalam sidang Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (27/9/2021).

“Terdakwa tidak masuk mengajar selama 4 tahun tapi tetap mengambil gaji. Akibatnya merugikan keuangan negara Rp295.258.770,” beber Ramdani selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Barito Utara. Saat ini Bijuri telah dipecat sebagai guru maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Alhamdulillah, sejak kita tangani perkara ini, kabarnya semua pegawai Barito Utara jadi lebih rajin bekerja. Jadi ada sisi positifnya,” kata Ramdani.

Dia menyatakan, Bijuri tidak mengajar sejak bulan Juli Tahun 2016 sampai dengan  November 2020. Meski tidak datang mengajar, namun gaji tetap diambil oleh Bijuri.

“Gaji ditransfer ke rekening terdakwa sehingga dapat diambil melalui ATM,” jelas Ramdani.

Bijuri beralasan lokasi sekolah tempatnya mengajar terlalu jauh sehingga dia menolak datang. Sejumlah teguran telah dilayangkan kepada Bijuri namun tidak diindahkan. Ramdani menyebut Bijuri juga tidak memenuhi undangan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten yang memintanya datang menjelaskan kenapa tidak terpenuhinya tugas mengajar sekaligus membahas bila ada keinginan pindah ke tempat lain.

“Tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak menjalankan tugasnya. Seluruh PNS harus siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah NKRI,” tegas Ramdani.

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dengan Nomor: 713.1.5/28/LHP-RIKSUS/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyelewengan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Guru Terpencil Di SDN-1 Sampirang I, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara.

Jaksa Penuntut Umum menjerat Bijuri dengan  Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20/2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. dre

Editor: Hil
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *