KLHK Menang Gugatan, PT KS Wajib Bayar Rp175 Miliar

  • Bagikan
WAJIB BAYAR - Petugas ketika PPNS Kehutanan ketika memasang garis line di areal PT PT Kumai Sentosa beberapa waktu lalu. ISTIMEWA

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan rilis terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun yang mengabulkan gugatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap PT Kumai Sentosa (KS).

“Melawan pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, kami tidak akan berhenti. Kami akan gunakan semua instrumen hukum, sanksi dan denda administratif, mencabut izin, ganti rugi, maupun pidana penjara agar pelaku kejahatan seperti ini jera,” tegas Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Jumat (24/9).

Pada Kamis (23/9), Hakim Ketua Majelis Heru Karyono serta Hakim Anggota Erick Ignatius Christofel dan Mantiko Sumanda Moechtar, menyatakan PT KS bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan di lokasi PT KS seluas 3.000 hektare di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Majelis Hakim menghukum PT KS untuk membayar ganti rugi materiil sebesar  Rp175.179.930.000. PT KS juga harus melakukan pemulihan lingkungan hidup pada areal terbakar seluas 3.000 hektare tersebut.

Putusan tersebut lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK untuk kerugian lingkungan hidup sebesar Rp3.024.029.000 dan total nilai tuntutan sebesar Rp1.185.090.897.020.

Meski begitu, Rasio mengapresiasi putusan perkara perdata tersebut karena sebelumnya PN Pangkalan Bun telah memutus bebas PT KS dalam perkara pidana.

“Kami melihat putusan ini menunjukkan bahwa karhutla merupakan sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Pihak korporasi harus bertanggung jawab atas karhutla di lokasi mereka,” tandas Rasio.

Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menambahkan bahwa KLHK telah menggugat 20 perusahaan yang terkait karhutla. Sebanyak 10 perkara sudah berkekuatan hukum tetap, dengan nilai gugatan mencapai Rp3.722.177.077.169.

“Saat ini KLHK tengah mempersiapkan proses pelaksanaan eksekusi atas perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan yang telah in kracht, walaupun tantangan yang kami hadapi sangat banyak,” beber Jasmin.

Putusan Kuatkan Peladang

Aryo Nugroho Waluyo selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya mengatakan, putusan pengadilan itu dapat menjadi pembelajaran penting dan menguatkan dugaan bahwa penyebab karhutla di Kalteng bukanlah peladang tradisional dari masyarakat adat yang benar-benar membuka lahan untuk bertahan hidup.

Advokat yang juga penggiat lingkungan hidup itu menyambut baik putusan perdata tersebut setelah sebelumnya mengaku kecewa terhadap putusan pidana yang menyatakan PT KS tidak bersalah.

“Namun, kami memberi juga catatan kritis mengenai putusan ini karena putusan-putusan sebelumnya, di mana KLHK memenangkan gugatan belum tahu bagaimana realisasinya di lapangan, apakah pihak perusahaan suka rela untuk mematuhi putusan tersebut jika nanti sudah berkekuatan hukum tetap,” ucap Aryo, Minggu (26/9).

Alasannya, karena banyak dari penelitian yang menyebutkan bahwa eksekusi putusan tersebut jalan di tempat.

“Kami mendorong KLHK untuk bersikap tegas dan dalam kewenangannya KLHK bisa mencabut pelepasan kawasan hutan milik perusahaan tersebut. Sedangkan BPN bisa mencabut izin HGU sesuai dengan Permen No.15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai pada lahan yang terbakar,” pungkas Aryo. dre

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *