Masyarakat Kapuas Barat Adukan PT KSS ke DPRD Kalteng

  • Bagikan
TABENGAN/NOVAN DINATA MENGADU – Tampak sejumlah masyarakat dari Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas foto bersama dengan Ketua Komisi II DPRD Kalteng, usai audensi terkait permasalahan sengketa antara masyarakat dan PT KSS, di gedung dewan, Selasa (21/9).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas mendesak DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk membantu penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan PT Kapuas Sawit Sejahtera (KSS), yang beroperasi di Mandomai.

Hal ini disampaikan Koordinator sekaligus tokoh masyarakat Kecamatan Kapuas Barat, Kalpendi, saat dibincangi Tabengan usai pertemuan dengan Komisi II DPRD Kalteng, di gedung dewan, Selasa (21/9). Menurutnya, masyarakat telah berupaya melakukan mediasi dengan pihak perusahaan, namun permasalahan tersebut tidak kunjung menemukan solusi.

“Hari ini kami melaksanakan audensi dengan Komisi II DPRD Kalteng, dimana kami menyampaikan keluh kesah masyarakat yang merasa dirugikan oleh PT KSS, karena selama ini surat maupun gugatan yang kami ajukan ke PT KSS untuk mengembalikan hak kami atau ganti rugi lahan, tidak pernah direspon manajemen perusahaan,” ucapnya.

Dijelaskan, dari 5 desa yang menuntut pengembalian hak masyarakat dengan total 720 ha lahan, 3 diantaranya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Sedangkan 2 desa tidak memiliki SHM, namun memiliki bukti kepemilikan lahan berupa Surat Pernyataan Tanah(SPT), segel dan lain-lain.

“Tiga desa yang memiliki SHM yaitu Desa Teluk Hiri, Penda Ketapi dan Desa Pantai. Sedangkan Desa yang tidak memiliki SHM tetapi memiliki bukti kepemilikan lain yaitu Desa Anjir Kalampan dan Mandomai,” ungkapnya.

Kalpendi juga mengungkapkan, gugatan masyarakat tidak pernah dihiraukan oleh manajemen perusahaan, hanya melalui proses mediasi yang digelar oleh aparat penegak hukum, pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Kabupatem Kapuas (Pemkab) tanpa dihadiri oleh pihak manajemen PT KSS.

“Dari hasil mediasi terakhir antara kami dan Pemda Kapuas, kami disarankan untuk menempuh jalur hukum. Oleh karena itu, audensi yang baru saja kami laksanakan bersama Komisi II DPRD Kalteng merupakan jalan terakhir. Apabila tidak ada solusi, maka kami terpaksa harus menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Senada, kuasa hukum masyarakat Kapuas Barat, April Napitupulu mengatakan, pihaknya telah melakukan audensi dengan instansi yang membidangi hukum, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM). Menurutnya lahan milik masyarakat ada yang memiliki sertifikat berupa SHM, sehingga kepemilikan lahan telah dianggap sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dari 5 desa yang bersengketa dengan perusahaan tersebut, beberapa desa ada yang lahannya memiliki SHM yang artinya SHM tersebut merupakan produk negara. Apabila lahan masyarakat yang memiliki SHM bisa dipermainkan oleh perusahaan, artinya sama saja negara kalah dengan perusahaan,” tandasnya.

“Dari segala mediasi yang dilaksanakan selama ini, baik di polsek, Polres, Kecamatan, Pemda hingga Kemenkum-HAM, pihak perusahaan tidak pernah hadir. Sedangkan yang kita inginkan adalah solusi terbaik agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Oleh karena itu kita berharap agar DPRD Kalteng kedepannya bisa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil langsung pihak perusahaan,” cetusnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Lohing Simon meminta masyarakat khususnya yang bersengketa dengan PT KSS untuk menghimpun semua data terkait konflik lahan yang terjadi di daerah itu dan diserahkan ke Komisi II, untuk dilakukan kajian lebih dalam.

“Komisi II sudah melaksanakan audensi dengan masyarakat Kapuas Barat. Dari audensi tersebut, kita meminta masyarakat untuk mengumpulkan data terlebih dahulu. Setelah data tersebut dikumpulkan, kita akan menggelar audensi kembali dan berdasarkan data tersebut, Komisi II akan melakukan kajian lebih dalam,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. nvd

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *