Susul Mantan Plt Kadis, Bendahara Disdik Katingan Ajukan Praperadilan

  • Bagikan
Guruh Eka Saputra

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Bendahara Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Katingan berinisial Sup yang menjadi tersangka korupsi, mengajukan permohonan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Kasongan.

“Kami meyakini dalam hal ini sangat patut untuk menduga bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Katingan tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup dalam menetapkan klien kami sebagai tersangka,” tegas Guruh Eka Saputra, salah satu anggota Tim Kuasa Pemohon, Minggu (19/9/2021).

Permohonan praperadilan yang diajukan Tim Kuasa Hukum telah terdaftar dalan nomor perkara: 2/ pid.Pra/ 2021/ PN. Ksn, dan akan disidangkan tanggal 27 September 2021. Sebagai Tim Kuasa Pemohon yakni Guruh Eka Saputra, Rusli Kliwon, IGK Dion Irawan Satriadi, dan Morison Sihite.

Sup menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNS Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017. Mantan Asisten I Sekertaris Daerah Katingan, Jainudin Sapri yang juga mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan telah lebih dahulu mengajukan praperadilan. PN Kasongan memenuhi permohonan dan melepaskan Jainudin dari status tersangka pada perkara yang sama dengan Sup.

Berkaca dari lepasnya mantan Plt Kadisdik Katingan dari status tersangka menurut Guruh menunjukan cacat Yuridis dalam surat perintah penyidikan sehingga seharusnya tidak dapat digunakan dalam menetapkan Sup sebagai tersangka.

“Kami hendak menguji apakah penyidik Kejari Katingan dalam menetapkan bendahara tersebut menjadi Tersangka dalam dugaan tipikor in casu (penyimpangan penyaluran TKG PNSD), apakah benar sudah didasarkan pada bukti permulaan yg cukup ataukah tidak,” terang Guruh.

Bukti permulaan yang cukup diartikan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan alat bukti tersebut memang memiliki kualitas sebagai alat bukti. Guruh meyakini alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan Sup sebagai tersangka bukanlah alat bukti yang memiliki kualitas sebagai alat bukti yang sah.

Indikasinya, Sup dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan pungutan liar (pungli) pada tanggal 28 juli 2020. Pada tanggal 17 Agustus 2021, Sup menerima surat panggilan sebagai tersangka dalam dugaan tipikor penyimpangan penyaluran TKG.

Pada tanggal 19 Agustus 2021 saat Sup menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai Tersangka tersebut ternyata tidak ada pemeriksaan tetapi langsung ditangkap dan ditahan. Penyidik pada tanggal yang sama juga melakukan ekspose pers perkara di salah satu media online dengan menyatakan kerugian negara Rp5,3 miliar dan penyidik telah memeriksa 50 orang saksi, ahli, dan surat.

“Pertanyaan logisnya adalah bagaimana bisa pada panggilan pertama tertanggal 28 Juli 2020 klien kami diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pungli. Lalu pada 16 Agustus 2021 dikirimkan surat panggilan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tipikor in casu (penyimpangan penyaluran TKG)?” heran Guruh.

Tim Kuasa Hukum meyakini bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan No: PRINT-385/ O. 2. 18/ Fd. 1/ 7 2020 Tanggal 13 Juli 2020 adalah sprindik dalam perkara pungli dan bukan ditujukan secara khusus dalam penyidikan perkara dugaan tipikor penyimpangan penyaluran TKG.

“Meskipun 1.000 saksi ataupun ahli pidana yang telah diperiksa oleh penyidik dalam menetapkan klien kami sebagai tersangka dalam dugaan tipikor in casu, menurut keyakinan kami itu sama sekali tidak memenuhi kwalitas yang sah sebagai alat bukti bukan saja dalam menentukan peristiwa pidana  korupsi atau kerugian negaranya tapi menentukan tersangka dalam perkara in casu pun seharusnya tidak,” pungkas Guruh. dre

 

Penulis: AndreEditor: Haris Lesmana
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *