Libatkan Akademisi Dalam Menentukan Program Siaran Lokal

  • Bagikan
(Tabengan, Novan) SOSIALISASI DIGITAL - Ketua Komite Pendamping Program Siaran TVRI Kalteng sekaligus Dekan FH-UPR, Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH,MH, saat menerima cinderamata dalam kegiatan silaturahmi, di LPP TVRI Kalteng.

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Komite Pendamping Program Siaran TVRI Kalteng mendorong agar media elektronik khususnya televisi, menjadi garda terdepan dalam sosialisasi digital ke masyarakat, dan juga dapat menambah program-program yang mengedukasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komite Pendamping Program Siaran TVRI Kalteng sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (FH-UPR) Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH,MH, saat dibincangi Tabengan usai menghadiri kegiatan silaturahmi di LPP TVRI Kalteng, jalan Yoes Soedarso, Kamis (16/9).

Menurutnya, masyarakat melalui Komite Pendamping Program Siaran media elektronik khususnya televisi harus dilibatkan secara langsung dalam menentukan program-program siaran, baik itu dibidang, pendidikan, budaya, kesenian, politik, ekonomi, pertanian dan lain-lain.

“Saya berkeinginan agar media elektronik kedepannya menjadi media yang menyiarkan hiburan sehat dan jangan lupa menayangkan kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah,” ucapnya.

Kendati di tengah pandemi Covid-19, media Elektronik terutama TVRI Kalteng  harus mampu kereatif, berinovasi dan melihat jauh kedepan. Dengan harapan TVRI Kalteng tidak ketinggalan dengan stasiun TV yang lain, termasuk TV swasta.

“Mewakili sejumlah komponen masyarakat, kita diminta pendapat terkait program-program siaran TVRI kedepan. Dengan harapan dari hasil pertemuan ini program-program siaran yang akan ditayangkan nantinya betul-betul dapat memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam menentukan arak program-program siaran TVRI Kalteng, sambungnya, kedepan tidak hanya dari Komite Pendamping Program Siaran TVRI Kalteng yang dilibatkan tapi juga melibatkan Instansi dan lembaga terkait, seperti Diskominfo Prasandian dan Statistik Provinsi Kalteng, Dinas Pariwisata Kalteng, dan Perguruan Tinggi di Kalteng.

“Jadi kita dari pihak Akademisi diminta mendampingi tapi bukan konsultan, dalam arti mendampingi membuat program-program pendidikan dan edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya. nvd

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *