Melawan Penerbitan Sertifikat Tanah, Empat Warga Menggugat ke Pengadilan

  • Bagikan
SIDANG – Empat orang penggugat sengketa tanah dan kuasa hukumnya, saat sidang di PN Palangka Raya, Senin (13/9).TABENGAN/ANDRE

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Aya Rika, Ernie, Harison Limin, dan Ana mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum untuk memperjuangkan tanah di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya, Senin (13/9). Mereka tidak terima ada pihak yang menerbitkan sertifikat atas tanah yang mereka anggap sah sebagai miliknya. Dalam gugatan itu, Meisy Eva Faridha sebagai Tergugat, serta Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya sebagai Turut Tergugat I, II, dan III.

Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah demi hukum atas bidang tanah milik Para Penggugat yang saat ini menjadi objek sengketa. Aya Rika mengaku sebagai pemilik sebidang tanah seluas 10.000 meter persegi di Jalan Yos Sudarso yang didapat berdasarkan pelimpahan dari Dagon S  Barang berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 28 Juni 1996.

Tanah telah dipecah menjadi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Aya Rika, dengan Nomor Surat 594/1.194/BAP/PEM-VII/2009 seluas 1.875 meter persegi dan Nomor 594/1.195/BAP/PEM-VII/2009 seluas 2.250 meter persegi. Tanah milik Ernie, berdasarkan SPT Tahun 2009 Nomor Surat 594/1.193/BAP/PEM-VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009 seluas 1.875 meter persegi dan kwitansi jual beli tertanggal 15 Oktober 2016.

Tanah milik Harison Limin, berdasarkan jual beli dari Aya Rika yang diatasnamakan Ana yang merupakan saudari kandung dari Aya Rika dengan luas 1.875 meter persegi berdasarkan SPT atas nama Ana Surat Nomor 594/1.197/BAP/PEM-VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009. Dalam gugatannya, para Penggugat juga meminta Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp1,2 miliar setiap tahunnya dan kerugian imateril Rp3 miliar.

Dalam perkara perdata nomor 156/Pdt.G/2021/PN.Plk tersebut, Hakim Ketua Majelis yakni Totok Sapto Indrato yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya didampingi dua Hakim Anggota, memimpin jalannya persidangan. “Sidang pertama mengagendakan pemeriksaan berkas dan legalitas masing-masing pihak,” ucap Advokat Mahdianur selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Para Penggugat.

Dalam persidangan, Lurah Palangka hanya memperlihatkan KTP saja sehingga Kuasa  Penggugat akan menyampaikan keberatannya melalui Repliknya. Legalitas pihak Kuasa BPN Kota Palangka Raya sempat dipertanyakan Kuasa Penggugat sehingga Hakim Ketua Majelis akhirnya meminta pihak BPN untuk memperbaiki surat kuasanya.  Pihak Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tidak hadir tanpa keterangan kepada persidangan, sehingga akan dipanggil kembali untuk hadir dalam persidangan berikut, Senin (20/9).

Terpisah, Adi selaku Kuasa Tergugat meyakini kliennya sebagai pemilik sah tanah tersebut. “Hal itu sudah dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik yang merupakan pengakuan oleh negara,” sebut Adi. Dia menyebut gugatan sebagai hal biasa terkait tumpang tindih tanah di Kota Palangka Raya. Pihak Tergugat juga masih membuka peluang berdamai dalam mediasi oleh pengadilan sepanjang pihaknya merasa tidak dirugikan.  dre

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *