KPK: Ganti Inspektorat yang Wilayahnya Kena OTT

  • Bagikan
TABENGAN/ANDRE GANTI - KPK mengimbau penguatan pengawasan aktif Inspektorat untuk meminimalisir tindak pidana korupsi saat rapat monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi dengan 15 kepala daerah dan jajaran se-Kalimantan Tengah secara daring, Kamis (9/9).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau penguatan pengawasan aktif Inspektorat untuk meminimalisir tindak pidana korupsi saat rapat monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi dengan 15 kepala daerah dan jajaran se-Kalimantan Tengah secara daring, Kamis (9/9).

“Saya menyarankan pada beberapa wilayah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), Inspektoratnya diganti saja karena tidak menjalankan perannya secara optimal,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama.

Bahtiar menyatakan sebelum sampai ke KPK, seharusnya Inspektorat sudah menerima pengaduan dan berani melakukan pemeriksaan. Dia menyebut selama ini pengawasan cenderung pasif atau tidak dilakukan pengawasan selama tidak ada pengaduan. Peninjauan laporan kegiatan juga baru dilakukan setelah ada laporan kegiatan.

“Satu penindakan dilakukan di satu wilayah, dapat menjadi stimulan penindakan di wilayah yang lain. Hati-hati ini. Perhatikan lagi perizinan dan pengadaan barang jasa. Tolong diperkuat pengawasan aktifnya. Pada permulaan, pelaksanaan dan pasca-program,” papar Bahtiar.

Sementara, Gubernur Kalteng menyampaikan pentingnya memiliki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang andal agar upaya memerangi korupsi dapat berhasil. Peran APIP diharapkan ditekankan pada upaya preventif melalui audit kinerja, monev, reviu, konsultasi dan sosialisasi.

Terkait perizinan untuk pengusaha di Kalteng, Gubernur mengklaim sebagian besar tidak ada kewenangan Pemprov untuk memberikan izin atau keputusan akhir terkait perizinan.

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Sri Suwanto menambahkan, provinsi hanya memberikan pertimbangan teknis. Dengan semakin sedikitnya keterlibatan Pemprov, maka faktor pengawasan semakin terminimalisir. Suwanto membeberkan 18 persen berupa Areal Penggunan Lain (APL), sedangkan 82 persen merupakan kawasan hutan.

“Baru-baru ini ada pelepasan parsial sebesar 21 persen lahan non-hutan. Hampir 300 izin sawit. 95 izin dulu namanya HPH/HTI. 90 persen izin perkebunan di wilayah kabupaten kota. Provinsi hanya memberikan pertimbangan teknis. Tidak ada perizinan langsung di provinsi kecuali perlintasan tapi hanya sedikit,” ujar Suwanto.

KPK memberi masukan untuk optimalisasi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena salah satu potensi di Kalteng lahan kebun kelapa sawit yang sangat luas. Sementara, kebanyakan perusahaan tidak mengurus Hak Guna Usaha (HGU) dengan baik. Di sana ada potensi penerimaan tetapi harus terlebih dahulu dilakukan operasi.

“Intinya HGU harus sama dengan nama perusahaan, jika tidak sama, harus diurus, sehingga ada potensi penerimaan BPHTB untuk Pemda,” kata Ketua Satuan Tugas Korsup Wilayah III KPK Edi Suryanto.

KPK menyarankan selain dokumen perizinan harus lengkap, jangan pula menerbitkan izin kepada pengusaha yang dokumennya tidak lengkap. Pasalnya, usaha haruslah bermanfaat untuk daerah, bukan malah membawa kerugian atau dampak lingkungan. Selain itu, tidak ada transaksional untuk pelaku teknis maupun taktis.

“Jangan ada yang tersambar oleh APH (Aparat Penegak Hukum APH) ya Kalteng. Perbaiki tata kelola, terutama perizinan,” pungkas Bahtiar. dre

Penulis: ANDREEditor: DKA
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *