Pengelolaan Lingkungan di Kalteng Buruk

  • Bagikan
Foto diambil dari Diskusi Webinar Omnibus Law dan Masa Depan Lingkungan di Kalimantan Tengah

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Masalah banjir yang cukup hebat tahun 2021 ini, tidak luput dari pantauan Save Our Borneo (SOB). Direktur Eksekutif SOB Kalimantan Tengah Safrudin Mahendra mengatakan, banjir di Kalteng disebabkan oleh buruknya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemerintah.

“Kebijakan pengelolaan lingkungan oleh negara melalui pemerintah kita tidak ramah lingkungan, eksploitatif dan hanya mementingkan peningkatan pendapatan daerah,” kata Safrudin kepada Tabengan, Kamis (9/9).

Safrudin menyebut, pemerintah memang memiliki program dan kebijakan dalam mendukung upaya rehabilitasi lingkungan maupun hutan, namun sekadar formalitas dan kebanyakan hanya ajang proyek. Misalnya, kebijakan rehabilitasi dan revitalisasi eks PLG, REDD, REDD+, restorasi gambut, pengendalian dan pengelolaan kebakaran.

Di daerah, kata Safrudin, ada kebijakan pengelolaan sawit berkelanjutan dan banyak lagi. Program ataupun kebijakan yang dikeluarkan pada dasarnya baik, namun implementasinya masih jauh dari tujuan dibuatnya kebijakan itu.

“Kami tetap pada argumen kami sebelumnya, bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan oleh negara melalui pemerintah kita tidak ramah lingkungan, eksploitatif dan hanya mementingkan peningkatan pendapatan daerah atau ekonomi,” tegas Safrudin.

Menurutnya, praktik buruk ini mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin rendah. Akibatnya bencana ekologis akan semakin sering, serta semakin tinggi intensitasnya dan cakupannya akan semakin meluas. Apabila menyalahkan hujan, apakah di Kalteng sejak dulu tidak pernah hujan. Semua kembali ke mata hati pemangku kebijakan di negara ini yang tidak terbuka.

Kembali ke program rehabilitasi, ungkap Safrudin, apakah semua program ataupun kebijakan yang dikeluarkan itu sudah tepat sasaran? Ada cukup banyak lahan warga, khususnya masyarakat adat hilang, karena pemberian izin kepada konsesi seperti perusahaan kelapa sawit maupun pertambangan dan lain-lain.

Berbagai wilayah di Kalteng tidak pernah merasakan dana corporate social responsibility (CSR). Kalaupun ada di sebagian kecil, tapi semua itu tidak dapat menggantikan nilai hutan dan tanah masyarakat yang hilang. Keharmonisan hidup bersama alam dan sesama. Nilai CSR tersebut tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan masyarakat, selain wilayah kelolanya hilang, juga merasakan dampak bencana ekologi. ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *