OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Perbankan

  • Bagikan
Kepala OJK Kalimantan Tengah (Kalteng) Otto Fitriandy

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Dalam rangka menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan tiga peraturan OJK (POJK) baru yang diharapkan mampu memperkuat sektor perbankan.

Selanjutnya, pada rapat dewan komisioner tertanggal 2 September 2021, OJK juga telah memutuskan untuk menerbitkan kebijakan perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit sampai dengan 31 Maret 2023.

Terkait perpanjangan Restrukturisasi hingga 31 Maret 2023 mendatang, Kepala OJK Kalimantan Tengah (Kalteng) Otto Fitriandy menyampaikan, bahwa sepanjang  memenuhi kriteria, masyarakat yang memerlukan restrukturisasi bisa melakukan mengajuan kembali.

“Mendapatkan restrukturisasi lagi atau tidak, ya sepanjang memenuhi kriteria. Waktu dari awal dulu saya saksikan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit kan kriterianya, pertama adalah mereka yang terdampak, terutama pelaku pekerja informal serta sektor ekonomi tertentu. Misalnya, industri perhotelan yang sampai sekarang, yang pertumbuhan ekonominya masih di bawah,” bebernya, di ruang kerjanya, Rabu (8/9).

Otto menjelaskan memperhatikan dibeberapa sektor dan  dibanding tahun-tahun sebelumnya sudah lebih membaik, seperti transportasi.

Tambahnya, dalam menjelang dua tahun terakhir ini, kriteria masyarakat yang direstrukturisasi itu, baik nasional maupun di Kalteng trennya sudah menurun. Sekalipun ada pertambahan, namun itu tidak signifikan seperti tahun sebelumnya.

“Tahun lalu, hampir semua pelaku usaha UMKM begitu PSBB tidak ada yang mau buka semua. Tapi sekarang meskipun PPKM kadang-kadang masih dapat dilihat meski sudah malam, masyarakat yang keluar sekedar cari makanan. Artinya, yang memanfaatkan secara nasional sampai Desember 2020 debitur dan outstanding itu turun, termasuk di Kalteng,” bebernya lagi

Jadi, Otto  mempesilahkan bagi masyarakat yang karena baru kembali usaha di awal tahun kemarin, dipertengahan lancar dan  tiba-tiba ada second wave pandemi kemarin kemudian terdampak usahanya. Orang tersebut masih punya pinjaman dapat  menajukan kembali restrukturisasi.

Prinsipnya ketentuan itu berlaku, tegas Otto, sepanjang memenuhi kriteria dan jangan sampai ada ‘moral hazard.’

Contoh sebetulnya usahanya membaik, restrukturisasi sudah selesai. Tapi begitu ada perpanjangan sampai 2023 ternyata  minta diberikan restrukturisasi kembali. Nah ini kebijakannya harus di asses lagi oleh masing-masing IJK nya.

“Datanya nasabah itukan ada di masing-masing IJK, selain di bank. Kalau dulu tidak ada, sekarang masuk terus pendapatannya kenapa minta lagi. Karena perpanjangan restrukturisasi harus diberi kesempatan bagi mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Prinsipnya bisa, sepanjang memenuhi ketentuan,” tegas Otto. dsn

Penulis: Daniel SusantoEditor: dka
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *