Teras: Reforma Agraria Belum Optimal

  • Bagikan
Senator DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Permasalahan pertanahan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng), ada begitu banyak dan sulit terselesaikan. Penyelesaian tidak jarang harus menempuh jalur hukum, yakni mekanisme pengadilan. Di Kalteng sendiri, sengketa lahan kerap kali terjadi antara masyarakat dan perusahaan, ataupun sesama warga masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (PUSKOD FH UKI) menggelar webinar dengan tema Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Otonomi Daerah terkini, dengan menghadirkan Anggota DPD RI Perwakilan Kalteng Agustin Teras Narang sebagai salah satu narasumber, bersama dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra.

Teras menegaskan, hasil inventarisasi yang dilakukan oleh DPD RI terkait konflik pertanahan di daerah, ditemukan banyak persoalan yang mesti diselesaikan. Terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan dan adanya undang-undang sektoral, membutuhkan sinergi dari pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan dapat menghasilkan terobosan penyelesaian masalah.

“Ada berbagai persoalan yang terjadi di Kalteng berkenaan dengan masalah pertanahan. Mulai dari tapal batas, administrasi pemerintahan dari tingkat desa bahkan hingga provinsi. Konflik dengan badan hukum akibat adanya tumpang tindih lahan, lalu konflik tata ruang yang berkaitan dengan status kawasan permukiman hingga perkebunan warga yang kadang masih berstatus kawasan hutan,” kata Teras, menyampaikan hasil webinar melalui rilis, Minggu (5/9).

Permasalahan lain, jelas Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini, sebaran pertanahan dan tata ruang di 34 provinsi. Berdasarkan temuan dari pengawasan pihaknya, pertama ditemukan masalah menyangkut Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang ditemukan belum dijalankan secara optimal. Ini tentunya terkait dengan penguasaan tanah ulayat untuk kawasan pertambangan, perkebunan, pariwisata dan kepentingan lainnya.

Perpres ini, menurut Teras, menghadirkan peluang dan juga sekaligus titik lemah dalam mengatasi persoalan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Pada satu sisi, Perpres memberi peluang bagi masyarakat untuk mengusulkan objek TORA dari sumber tanah yang tersedia.

Sementara sisi lain, keberadaan TORA yang tidak diawasi dan tidak diselesaikan dengan baik akan memicu terjadinya konflik di masyarakat, khususnya mengenai kejelasan status lahan.

“Terakhir dari temuan kami, program sertifikasi tanah, Komite I DPD RI memandang bahwa masyarakat masih mengeluhkan dan merasa kesulitan untuk melakukan sertifikasi bidang tanah yang mereka miliki. Apalagi kalau tanah berada di kawasan hutan, memerlukan langkah yang cukup rumit. Karena harus mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan” ungkap Teras.

Teras mengakui, persoalan terkait tata ruang tidak sepenuhnya merupakan urusan Kementerian ATR/BPN, namun juga kementerian lain. PUSKOD FH UKI didorong membuat suatu kajian. Terutama dalam rangka memberikan pemahaman dari sisi keilmuan upaya penyelesaian atau mengurangi terjadinya sengketa pertanahan.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra mengakui, persoalan pertanahan dan tata ruang ini kerap beririsan pada bidang kelautan, kehutanan, pertambangan dan agraria. Contoh, Sulawesi Tenggara yang sebenarnya tidak begitu luas wilayahnya, namun punya sekitar 450 pulau yang masing-masing memiliki kandungan mineral.

Kenyataannya, kata Surya, pengelolaan sebagian kewenangan ada di Kementerian ATR/BPN, sebagian lagi ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena pulau-pulau yang ada memiliki kawasan hutan. Sementara itu pulau yang memiliki kandungan mineral juga sebagian menjadi kewenangan dari Kementerian ESDM.

Dia mengisahkan persoalan yang muncul ketika di wilayah ini ada izin pertambangan yang luasnya melebihi luasan kabupaten yang ada. Ini terjadi, penentuan lokasi tidak persis sesuai dengan dugaan adanya potensi mineral sehingga luas wilayah diperlebar. Kombinasi dari berbagai persoalan ini melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang kalau tidak ditata dengan benar, bisa menghambat pembangunan.

Konsekuensi dari situasi ini kadang beririsan dengan sektor kehutanan, pemukiman warga dan sebagainya. Mesti didorong berbagai langkah sinkronisasi, sekalian dirapatkan secara nasional melalui Gugus Tugas Reforma Agraria Summit. Agenda ini mengumpulkan pemerintah daerah dalam mengurai tantangan yang ada di wilayah masing-masing. Koordinasi perlu digelar untuk membahas isu spesifik yang terkait dengan pekerjaan sektoral.

Adanya kepentingan lintas sektoral mesti dipaduserasikan. Berbagai gagasan yang ada dikumpulkan untuk menghasilkan terobosan. Menurutnya, harapan presiden untuk membangun Indonesia sentris dari pinggiran, dari desa dan pulau terdepan hingga perbatasan bisa diwujudkan.

Terpisah, Ketua PusKAHA dan Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Kunthi Tridewiyanthi menyoroti posisi masyarakat adat dalam konflik pertanahan. Reforma agraria tidak jelas dalam melihat masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat juga semakin terancam ruang hidupnya dengan kehadiran UU Cipta Kerja, yang mendorong sentralisasi dan kemudahan perizinan yang dinilai dapat mengakibatkan kerusakan ekologi dan identitas budaya.

Dia menilai konflik yang terjadi sebagai imbas konflik masa lalu yang belum tuntas dan terus berkembang. Masyarakat adat dinilai perlu diakui dan dilindungi dengan dukungan politik pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang pengesahannya dinilai tidak mudah. Daerah-daerah yang ada investasi itu agak sulit. Ini soal political will, pemahaman terhadap masyarakat adat termasuk hukum adatnya.ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *