HUTAN KALTENG RUSAK?

  • Bagikan
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Novan Hartono

*Walhi: Pemerintah Wajib Audit Lingkungan

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Masalah kehutanan menjadi salah satu yang selalu dan terus disoroti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng). Perizinan yang dikeluarkan pemerintah terkait masalah kehutanan, berdampak negatif bagi alam di Kalteng. Deforestasi yang semakin meluas, membuat wilayah-wilayah di Kalteng menjadi daerah rawan bencana.

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Novan Hartono mengatakan, sekarang ini deforestasi di Kalteng sudah sangat luas. Sejumlah wilayah yang terdampak deforestasi menjadi daerah rawan bencana. Pembukaan hutan sekarang ini masih terus terjadi di Kalteng. Ada begitu banyak hutan yang dibuka mengakibatkan hilangnya tutupan hutan di Kalteng.

Dimas mengungkapkan, dampak dari pembukaan hutan membuat sejumlah wilayah menjadi daerah rawan bencana banjir, karena tidak memiliki daerah resapan. Pembukaan hutan di hulu Kabupaten Lamandau, Katingan dan Gunung Mas adalah beberapa contoh wilayah yang menjadi penyebab bencana ekologis seperti banjir.

“Penebangan hutan yang sekarang ini dilakukan, baik yang dilakukan mereka yang punya izin, ataupun sebaliknya menyebabkan banjir di beberapa kabupaten di Kalteng. Hutan yang sudah ditebang, menjadi gundul dan rusak tidak dibarengi dengan aksi penghijauan dalam upaya mengembalikan dampak kerusakan tersebut,” kata Dimas di Palangka Raya, Jumat (27/8).

Dimas melanjutkan, pemerintah secara berjenjang, baik pemerintah pusat dan daerah tidak pernah melakukan audit lingkungan. Dampaknya, aksi pembukaan hutan yang dilakukan oleh industri besar maupun non industri tidak terpantau dengan maksimal. Kondisi lingkungan khususnya hutan Kalteng sekarang ini sedang kritis, sehingga pemerintah wajib melakukan audit lingkungan.

Dimas juga menekankan pentingnya audit lingkungan yang melibatkan program strategis nasional seperti food estate. Sebagaimana diketahui, program pangan dengan komoditi singkong ini membuka lahan dengan sangat masif dan luas. Kondisi hutan Kalteng sekarang ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh industri maupun program strategis nasional, tidak sebanding dengan proses perbaikannya.

Terlebih, pembukaan tersebut menjadi penyebab bencana yang akan dialami oleh masyarakat Kalteng. Evaluasi dan audit saat ini yang paling utama, ketika kontrolnya tidak berjalan maka pembukaan hutan akan semakin masif, membuat lingkungan Kalteng akan semakin meluas kerusakannya.

Sementara itu, rencana Gubernur Kalteng Sugianto Sabran membangun pabrik kayu terbesar di Kalteng, menurut Dimas, bukan menjadi sebuah solusi dalam menekan pembukaan lahan yang dilakukan secara luas dan masif. Justru auditlah yang wajib untuk dilakukan pemerintah, sehingga kerusakan dapat ditekan. Intinya, pembangunan pabrik bukanlah sebuah skala prioritas. ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *