Hukrim  

Kejari Katingan Tahan Mantan Bendahara Diknas 

DITHAN - Pihak Kejaksaan Negeri Katingan saat melakukan penahanan terhadap tersangka S yang merupakan mantan Bendahara Dinas Pendidikan 2017. (IST)
KASONGAN/TABENGAN.COM-Kejaksaan Negeri Katingan kini melakukan penahan terhadap S mantan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan terkait dugaan kasus korupsi.
Sebelumnya Jaksa penyidik telah melakukan penahanan terhadap JS yang merupakan mantan Assisten I Setda Katingan yang juga mantan Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan pada 2017.
Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Firdaus SH MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Erfandi Rusdy Q SH MH membenarkan bahwa pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka yakni JS dan S dimana untuk tersangka JS telah di lakukan penahanan terlebih dahulu dan tersangka S  yang merupakan Mantan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2017, Tersangka di lakukan Penahanan selama 20 hari dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kasongan terhitung sejak 19 Agustus 2021.
“Dalam perkara ini, Penyidik telah memeriksa setidaknya sebanyak 50 saksi, memeriksa Ahli, memperoleh bukti petunjuk dan telah melakukan penyitaan dokumen berupa surat-surat terkait yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, sehingga  berdasarkan hasil ekspose perkara, penyidik berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan JS dan S  sebagai tersangka dalam perkara tersebut,” kata Erfandi Kamis (19/8)
Menurut Erfandi, saat ini tersangka JS sudah pensiun sedangkan tersangka S masih ASN dan menjabat sebagai Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan saat itu  secara bersama-sama dengan melawan hukum dan dengan menyalahgunakan kewenangannya.
Lanjut Erfandi, keduanya diduga telah melakukan penyimpangan dalam Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dengan jumlah sekitar Rp5,8 miliar.
“Selain menetapkan dua orang tersangka, Jaksa Penyidik masih terus melakukan pengembangan dan  menggali apakah ada keterlibatan oknum atau pejabat lainnya, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” kata Erfandi.
Dikatakan Erfandi, dalam kasus ini para Tersangka disangkakan melanggar Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18, Subsidair:  Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup dan atau maksimal dua puluh tahun penjara.sus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.