Ruas Kuala Kurun-Palangka Raya, Aliansi Masyarakat Gumas Pertanyakan Perda Jalan

  • Bagikan
BAHAS JALAN- Aliansi Masyarakat Gunung Mas bertemu Bupati terkait ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya. TABENGAN/HENDY

KUALA KURUN/tabengan.com – Aliansi Masyarakat Gunung Mas (Gumas) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Gumas membahas masalah ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya yang dilalui oleh perusahaan besar swasta (PBS), Rabu (4/8).

Pertemuan tertutup itu dihadiri Bupati Gumas Jaya Samaya Monong dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gumas Yohanes Tuah serta Kepala Bidang Perhubungan Sandra Cipta di ruang Bupati Lantai 2 Kantor Bupati Gumas.

Kordinator aksi Aliansi Masyarakat Gumas Yepta Diharja saat dikonfirmasi usai bertemu Pemkab Gumas menjelaskan, pihaknya ingin mempertanyakan maksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur jalan khusus.

“Kami bertemu langsung dengan Bapak Bupati dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan serta Kepala Bidang Perhubungan. Kita bicara mengenai tuntutan masyarakat hanya meminta penegakan aturan, bahwa dengan tegas aturan itu melarang PBS melewati jalan umum,” ungkap Yepta.

Dijelaskan Yepta, hal ini berkaitan dengan aspek 3K, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di jalan umum, karena selama ini sudah banyak kejadian. Entah itu kecelakaan yang merenggut nyawa dan lainnya yang terjadi akibat arogansi truk angkutan PBS.

Pria muda berbadan gagah ini melanjutkan, dalam pertemuan ini, baik Bupati dan Kadis mengatakan Perda No.7 Tahun 2012 masih bias atau belum jelas. Di pasal 5 ayat 1 kendaraan dan hasil produksi pertambangan dilarang melewati jalan umum dan mereka menganggap ini masih diperbolehkan untuk dilalui PBS.

“Sedangkan dalam pasal 6 sangat jelas bahwa hasil pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 2 yang sudah menjadi kemasan atau barang jadi itu bisa melalui jalan umum, tapi harus sesuai dengan tonase,” katanya.

Lalu ayat kedua , tandan buah segar hasil pekebunan kelapa sawit hasil perkebunan rakyat yang melaksanakan kemitraan dengan pihak perusahaan perkebunanan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sebagaimana yang tertuang dipasal 4.

“Kalau menurut kami dari Aliansi Masyarakat Gunung Mas, di sini sudah sangat jelas bahwa PBS dalam hasil produksinya tidak bisa sama sekali melalui jalan umum, tapi pihak Pemkab Gumas mengatakan ini belum jelas. Maka, kami meminta dari pihak Pemkab dalam hal ini Bupati dan Dinas Perhubungan untuk memperjelas makna dari 2 pasal tersebut,” ucap Yepta.

Yepta menambahkan, pada 9 Agustus 2021 nanti akan mempertemukan 3 PBS untuk membicarakan masalah jalan. Apabila sampai tanggal yang ditentukan tidak ada realisasi atau tanggapan dari pihak perusahaan, Bupati akan menghubungi pihak Aliansi Masyarakat Gumas untuk melakukan penutupan jalan.

“Tapi kita tetap mempertegas bahwa setelah dilakukan perbaikan jalan, PBS tetap tidak bisa melewati jalan umum. Kami mohon kepada pihak Pemkab apabila ini belum jelas tolong diperjelas agar masyarakat menerima haknya dalam berlalu lintas,” pungkas Yepta. c-hen

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *