Sengketa Lahan, USTP Group Tak Hadiri Mediasi

  • Bagikan
MEDIASI- Danbrig Batamad Lamandau Dedi Linando Aman bersama tim investigasi Desa Penopa menunjukkan undangan mediasi, di Mako Batamad Lamandau, Rabu (4/8). TABENGAN/KARAMOI

NANGA BULIK/tabengan.com – Permasalahan antara masyarakat Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dan pihak Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) Group, hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian.

Masyarakat Desa Penopa melalui tim investigasi meminta perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit itu dapat memenuhi tuntutan mereka. Tim investigasi pun menggandeng Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) Kabupaten Lamandau untuk menyelesaikan permasalahan.

Setidaknya, ada 3 poin tuntutan dari masyarakat Desa Penopa kepada USTP Group. Pertama, diduga adanya perambahan hutan potensi Desa Penopa oleh

PT Graha Cakra Mulya (GCM), anak perusahaan USTP Group. Karenanya, perusahaan harus menyerahkan hutan potensi desa tersebut ke Pemdes Penopa.

Kedua, menuntut kejelasan plasma Desa Penopa dari PT GCM. Karena diketahui sejak beroperasi, PT GCM Agustus 2007 take over dari PT Kulim, hingga kini belum merealisasikan plasma bagi warga Penopa.

Ketiga, menuntut komitmen PT GCM untuk menjalankan Perda Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2017, sekurangnya mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 50 persen dari jumlah keseluruhan karyawan perusahaan.

Batamad Lamandau yang telah diminta mendampingi masyarakat Penopa tidak tinggal diam. Bahkan, Batamad Lamandau terus berupaya mendampingi masyarakat Desa Penopa dalam menuntut hak-haknya.

Komandan Brigade (Danbrig) Batamad Lamandau Dedi Linando Aman menyampaikan, pihaknya telah mencoba melakukan mediasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

“Kami Batamad Lamandau telah mengirimkan surat undangan pertemuan mediasi kepada pihak perusahaan dan juga tim investigasi Desa Penopa untuk bahaum atau bermusyawarah mencari solusi terbaik. Namun, pada hari ini, hanya tim investigasi desa yang datang, pihak perusahaan tidak ada muncul,” ungkapnya, Rabu (4/8).

Dijelaskan Dedi, agenda pertemuan yang rencananya dilaksanakan di Kantor Batamad Lamandau itu membahas mengenai tuntutan masyarakat Desa Penopa. Selanjutnya, dimusyawarahkan dengan manajemen perusahaan. Tetapi disayangkan, tidak ada seorang pun perwakilan USTP Group yang hadir.

“Ada 3 agenda pembahasan yang sudah kita sampaikan melalui surat undangan tersebut, yakni penyelesaian sengketa lahan potensi hutan adat Desa Penopa, plasma Desa Penopa dan penggunaan tenaga kerja masyarakat lokal,” jelasnya.

Ketidakhadiran pihak perusahaan dalam pertemuan mediasi yang digagas Batamad Lamandau tersebut menjadikan benang kusut pemasalahan tak menemui penyelesaian.

“Kami tentunya kecewa, surat resmi sudah kita layangkan. Bahkan, surat tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh Ketua DAD Lamandau H Hendra Lesmana, namun mereka mengabaikannya,” ujarnya.

Sementara, menanggapi tidak hadirnya perwakilan perusahaan itu, dalam waktu dekat Batamad Lamandau akan mengirimkan surat kedua kepada USTP Group untuk menggelar mediasi. Jika tetap tidak ada tanggapan, maka jangan salahkan masyarakat nantinya kalau melakukan aksi.

“Kita sudah berupaya menempuh jalan musyawarah sesuai semboyan Kabupaten Lamandau, Bahaum Bakuba, tetapi sepertinya pihak perusahaan sengaja meremehkan masyarakat. Kita lihat saja nanti seperti apa, namun harapan kita permasalahan ini tidak berlarut dan meluas ke mana-mana,” tandasnya.

Perwakilan masyarakat yang hadir memenuhi undangan Batamad Lamandau adalah Ketua Tim Investigasi Desa Penopa, Titijon Papeles didampingi Wakilnya Rahmadi.

“Ketidakhadiran pihak perusahaan dalam pertemuan mediasi ini semakin membuat masyarakat Desa Penopa kecewa, itu membuktikan bahwa mereka tidak memerhatikan kami sebagai masyarakat yang menuntut hak-haknya,” ungkap Titijon Papeles.

Lebih lanjut dia menyampaikan, masyarakat Desa Penopa tidak akan tinggal diam dan akan terus menuntut pihak perusahaan untuk menunaikan kewajibannya.

“Tuntutan kami jelas, apabila anak perusahaan USTP itu memang mengakui adanya lahan hutan di dalam HGU-nya dan telah digarapnya, ya diakui saja kesalahannya dan segera menyelesaikan jangan menunda-nunda seolah tidak bersalah. Yang kedua kami minta kewajiban pembagian plasma ke masyarakat juga segera direalisasikan. Terus untuk tenaga kerja juga tolong lah dipenuhi sesuai aturan,” bebernya. c-kar

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *