Sistem Pelaporan DD dan ADD Persulit Aparat Desa

  • Bagikan
Agustin Teras Narang
Agustin Teras Narang

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Senator Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang terus melakukan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai isu dan aspirasi yang diterima, selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat agar diketahui dan ditindaklanjuti.

Kamis (29/7) lalu, Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini melakukan reses via daring dengan sejumlah lapisan masyarakat. Aspirasi yang diterima berkenaan dengan pelaporan penggunaan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD). Keluhan tersebut disampaikan oleh aparatur desa, juga pendamping desa dan kecamatan yang ada di Kalteng.

Anggota DPD RI ini mengaku, sering menerima keluhan terkait banyaknya aturan yang harus dipenuhi dalam menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan DD maupun ADD. Informasi dari perangkat desa, dalam membuat laporan harus menggunakan 2 aplikasi pelaporan yang menimbulkan kendala. Satu sisi desa harus melapor juga ke Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

“Aplikasi kedua, Sistem Informasi Pelaporan Data Desa (SiPeDe) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang tujuannya sama, namun beberapa format isiannya berbeda. Hal ini harus dituntaskan oleh kementerian terkait agar ada keseragaman tata cara dan sistem pelaporan, dan diharapkan tidak mempersulit kerja aparat desa,” kata Teras.

Teras mengingatkan bahwa hukum dibuat untuk keadilan, kemudian untuk memberi kepastian hukum, dan yang paling penting adalah juga untuk kemanfaatan bagi semua pihak. Diharapkan agar jangan sampai berbagai regulasi dan tanggung jawab pelaporan ganda, membuat perangkat desa tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Kita selalu mendapatkan informasi seolah-olah aman saja. Kita berharap semua kementerian dan instansi yang mengatur desa harus ada satu sistem dan satu pintu aplikasi pelaporan,” ujar Teras.

Menurut mantan anggota DPR RI ini, adanya peraturan yang berbeda, tata cara dan sistem pelaporan yang tumpang tindih, bukan hanya membingungkan dan mempersulit, tapi juga rawan membuat perangkat desa terjerat hukum. Hal itu disebabkan perangkat desa terpaksa membuat pelaporan dengan tidak mudah dan tidak cepat, serta memberatkan.

Dia pun menegaskan akan mengomunikasikan permasalahan tumpang tindihnya aturan tersebut ke Kemendes PDTT dan Kemendagri. Sebab, kedua kementerian tersebut merupakan mitra kerja dari Komite 1 DPD RI.

“Jangan sampai banyak aparatur desa terjerat hukum hanya karena tumpang tindihnya aturan dalam pelaporan. Ini akan jadi perhatian serius dari saya dan akan disampaikan semua pihak-pihak terkait,” katanya.

Pendamping Desa Tingkat Kecamatan Pulau Petak, Citralia mengatakan, permasalahan tumpang tindih pelaporan DD dan ADD itu sebenarnya sudah lama dikeluhkan oleh aparatur desa. Aparatur desa harus membuat laporan ke Kemendes PDTT, Kemendagri serta instansi terkait di tingkat daerah.

Dia mengatakan, sudah sejak 2015 menjadi pendamping desa yang ditugaskan Kemendes PDTT untuk memantau dan melaporkan perkembangan atau progres pembangunan di tiap desa. Laporan itu disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa yang dikelola Kemendes PDTT.

“Permasalahan sekarang, perangkat desa juga diminta melaporkan penggunaan DD dan ADD ke Kemendagri melalui aplikasi juga. Itu belum termasuk dari instansi di daerah. Akhirnya membuat perangkat desa harus membuat banyak laporan. Seharusnya kan satu laporan saja. Adanya kebijakan delapan persen DD harus dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hanya, kebijakan itu masih belum jelas mekanismenya dan membingungkan pendamping desa maupun perangkat desa. Ini semakin menambah permasalahan,” kata Citralia.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan bantuan lainnya juga sama. Aturan yang menjadi landasan perangkat desa pun masih belum jelas, sehingga sekarang ini perangkat desa benar-benar dibuat bingung.

Reses dilakukan secara daring di Kecamatan Pulau Petak, Teras Narang melakukan pertemuan dengan camat, perwakilan Kapolsek, Danramil, tokoh adat dan tokoh masyarakat, pendamping desa tingkat kecamatan, serta lainnya. ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *