RESES DPD RI – Truk Kapasitas Besar Perlu Dievaluasi

  • Bagikan
Senator DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang tak henti bertemu masyarakat untuk menyerap aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, terlebih di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini. Pertemuan yang dilakukan secara daring, mendapat banyak masukan, pendapat, saran dan harapan dari masyarakat.

Teras mengatakan, reses terbaru dilaksanakan di Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas. Kecamatan Pulau Petak ini produk pertaniannya sudah mulai disuplai untuk Kabupaten Kapuas, Kota Palangka Raya hingga ke Kalimantan Selatan.

Produk mulai dari semangka, lombok, terung dan produk andalan lainnya terus dikembangkan di tempat ini. Luas wilayah mencapai 13 ribu meter persegi, Kecamatan Pulau Petak menaungi 12 desa.

Teras menyampaikan, ada berbagai masukan di sini. Penyelesaian isu pertanahan dan tata ruang yang berkaitan dengan perbatasan, sehingga masih perlu dituntaskan. Selain isu pertanahan, juga berbincang soal perkembangan desa, hingga penyaluran bantuan sosial, maupun penanganan Covid-19 yang berhadapan dengan langkanya oksigen.

“Saya juga mendengarkan masukan dari perangkat dan pendamping desa. Menyampaikan tantangan dan kendala dalam pengelolaan desa yang regulasinya dipandang membebani perangkat desa. Adanya dua sistem pelaporan desa yang berbeda meski dengan tujuan sama, dinilai perlu disederhanakan. Adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Pelaporan Desa (SiPeDe) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dinilai menimbulkan kendala bagi perangkat desa dalam menyusun pelaporan,” kata Teras, dalam rilisnya, Jumat (30/7).

Kepala desa, kata Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini, meminta agar penyederhanaan proses administrasi, termasuk dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Penyederhanaan ini kiranya dapat dilakukan pemerintah pusat. Ini penting agar tidak membebani dan membuat perangkat desa dinilai tidak bekerja dengan benar oleh masyarakat.

Hal lain, lanjut mantan Anggota DPR RI ini, meminta perhatian agar truk berkapasitas besar yang membawa ekspedisi agar mulai dievaluasi. Sebab, banyaknya truk besar belakangan ini dinilai menimbulkan problem sosial seperti kemacetan dan dalam jangka panjang dinilai dapat merusak jalan.

Diusulkan, kata Teras, agar ekspedisi dengan tonase besar dianjurkan untuk memanfaatkan jalur laut dan sungai. Sebuah usulan yang mengingatkan ke pemanfaatan jalur laut dan anjir di masa lalu. Apresiasi atas masukan dan harapan dari masyarakat serta unsur pimpinan kecamatan. Berharap juga agar kebersamaan dan semangat gotong royong dijaga di tengah situasi menantang saat ini.

Dulu, Teras menceritakan, ketika memimpin di Kalteng, salah satu strategi untuk menjaga keandalan infrastruktur jalan adalah dengan konsisten menjaga lalu lintas barang lewat jembatan timbang. Sehingga ada pengawasan terhadap beban yang dibawa oleh kendaraan di sepanjang jalan, dengan meminta bantuan TNI, termasuk kepolisian.

Dinas Perhubungan di jembatan timbang akan mengurus dan melakukan tindakan administratif, sementara bila ada tindakan hukum diatasi lewat kepolisian, sementara TNI turut mendukung. Semoga langkah pengawasan dan penjagaan ini dioptimalkan dan solusi bersama untuk kemacetan serta perawatan jalan bisa terjaga.

 “Saya memahami masalah yang disampaikan bukanlah masalah di Kecamatan Pulau Petak, tapi hampir di semua wilayah Kalteng. Tantangan perangkat desa masih sama dan pemerintah pusat perlu didorong bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menuntaskannya. Itulah sebabnya, kebersamaan dan semangat Huma Betang menjadi kata kunci yang penting  dalam perjuangan kita,” kata Teras lagi.

Penanganan pandemi, Teras meminta, camat menyampaikan permohonan ke bupati melalui Dinas Kesehatan setempat agar dapat mendukung agenda vaksinasi. Melakukan inventarisasi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan. Ini juga bisa jadi masukan bagi kecamatan lain dan desa, agar segera menyiapkan antisipasi ketersediaan oksigen bila dibutuhkan. Kebutuhan lain juga perlu disampaikan secara lengkap sehingga memudahkan koordinasi.

“Semoga dengan semangat kebersamaan, kita bisa berjuang mendorong perbaikan di berbagai sektor. Khususnya dalam mengupayakan agar jangan sampai birokrasi yang berbelit dan aturan yang banyak, membuat perangkat desa kehilangan fokus dalam membangun desanya,” ujar Teras. ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *