Greenpeace: Kebijakan dan Penegakan Hukum Harus Tegas

  • Bagikan
Arie Rompas, Team Leader Forests Campaigner di Greenpeace

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Sejak pemberitahuan diberlakukan terkait jalur Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun tidak boleh dilewati angkutan perkebunan, pertambangan dan kehutanan pada tanggal 23 Juli 2021 lalu, berdasarkan laporan sejumlah warga, diduga masih ada sejumlah truk kayu yang melintas bebas dengan angkutannya serta masih terlihatnya truk pengangkut batu bara yang terbalik sehingga membuat macet jalur tersebut.

“Tugasnya pemerintah adalah memastikan kebijakan yang berkelanjutan dan menjalankan penegakan hukum dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan,” tegas Arie Rompas, Team Leader Forests Campaigner di Greenpeace, Kamis (19/7).

Sementara itu, tambah Arie, terkait dengan pengangkutan kayu selain memperjelas regulasi pelarangan di jalan umum dan mengimplemetasikan aturan yg dibuat gubernur secara konsisten,  perlu juga  mengidentifikasi legalitas izinnya, termasuk legalitas kayu melalui Sistem Legalitas Verifikasi Kayu ( SLVK).

“Jadi, truk kayu yang melintas harus pula diperiksa legalitas asal kayunya. Hal ini untuk memastikan bahwa sumber kayunya berasal dari lokasi yang legal,” tegas mantan Ketua Walhi Kalteng ini.

Masalah ini, katanya, tentu harus melibatkan banyak instansi yang  berbeda tupoksi.  Misalnya, untuk kayu menjadi tugas  Gakum KLHK untuk memastikan dokumen legalitas kayu, sementara  untuk penggunaan jalan seharusnya membuat Perda  karena ini untuk jangka panjang. Sedangkan  pemeriksaan tonase kapasitas muatan seharusnya da di Dinas Perhubungan atau instansi yang terkait.  Atau Gubernur  dan Bupati segera membuat tim gabungan karena ini sudah meresahkan warga,” paparnya seraya menambahkan perlu adanya penanganan untuk jangka pendek dan jangka panjang, jika mendesak perlu adanya pos terpadu satu atap yang di dalamnya banyak instansi terkait.

Jika kebijakan itu tidak serius dilaksanakan, kata Arie, maka  ancaman nyata itu banjir, karena kapasitas daya tampung lingkungan yang menurun apalagi wilayah Kabupaten Gunung Mas merupakan wilayah hulu yang juga merupakan tangkapan / penyerap air untuk DAS Kahayan. Kalau itu rusak , akan mengancam penduduk  yang tinggal di bantaran sungai termasuk warga Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota provinsi.  Untuk jangka panjang akan meningkatkan kepunahan biodiversitas  dan mendorong krisis iklim,” ujarnya.

Arie menyebutkan bahwa pengumuman memang harus dikeluarkan, itu kebijakan dan harusnya memuat sanksi  agar ada efek jeranya. “Jika keberadaan kebijakan itu tetap lemah dan masyarakat masih tetap dirugikan, artinya pengumuman itu cuma lips service aja dan implementasinya kosong,” tandasnya.dor

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *